Ilustrasi aktivitas di Lapas Klas I Malang atau Lapas Lowokwaru. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Ilustrasi aktivitas di Lapas Klas I Malang atau Lapas Lowokwaru. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Ratusan warga binaan atau narapidana (napi) Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang atau Lapas Lowokwaru mendapatkan remisi pada momen lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 2018 ini.

Dari 2.685 napi, hanya ada 430 orang yang memperoleh pengurangan masa hukuman penjara.

Meski demikian, jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan momen yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.

Kepala Lapas Klas I Malang Farid Junaedi mengatakan, tidak semua napi yang ditahan di lapas tersebut diajukan untuk mendapat remisi.

Pada lebaran kali ini, pihaknya hanya mengusulkan sebanyak 1.556 warga binaan untuk mendapatkan remisi.

Namun, dari  jumlah tersebut, hanya 430 warga binaan saja yang memenuhi syarat untuk berkesempatan mendapat remisi.

"Tidak semua warga binaan diajukan untuk mendapatkan remisi. Dari total penghuni lapas 2.685 orang, hanya 430 orang yang dinilai memenuhi syarat pemberian remisi," terangnya. 

Farid mengungkapkan, jumlah warga binaan yang mendapat remisi pada Hari Raya ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

"Tahun lalu yang diusulkan 388 warga binaan. Yang mendapat remisi hanya setengahnya," kata dia.

Menurutnya, hal itu dikarenakan pada tahun lalu banyak narapidana lama yang  belum mendapatkan remisi karena terkendala Peraturan Pemerintan (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Remisi Hukuman bagi Narapidana.

Pada aturan tersebut, terdapat aturan khusus remisi untuk terpidana narkoba. 

Dari ratusan orang itu, setidaknya ada sembilan napi yang berkesempatan mendapatkan remisi bebas pada Hari Raya Idul Fitri 1439 H kemarin.

Mereka merupakan warga binaan yang memperoleh remisi  khusus (RK).

"Yang langsung bebas pas hari raya, atau yang dapat Remisi Khusus (RK) ada sembilan orang," ujar Farid. 

Dia menyampaikan, warga binaan yang mendapat remisi merupakan narapidana dari kasus beragam. Mulai dari kasus narkoba, tipikor, dan pidana umum.

"Untuk yang dapat remisi bebas, rata-rata merupakan pidana umum," jelasnya.

Pria yang sebelumnya menjabat Kalapas Mata Merah, Palembang itu menjelaskan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bisa mendapat  remisi. Yakni syarat administratif dan subtantif.

Secara administratif, bagi narapidana umum harus sudah menjalani masa tahanan 6 bulan dan sudah punya kekuatan hukum tetap karena telah diputus oleh hakim (inkrah).

Selanjutnya secara subtantifnya, warga binaan berkelakuan baik dan mengikuti kegiatan pembinaan di dalam lapas.

"Saat ini total terdapat 2.685 warga binaan. Untuk napi kasus narkoba sendiri paling banyak jumlahnya, ada 1.190 orang. Serta ada dua napi teroris," paparnya.

Farid mengatakan, dari dua napi teroris tersebut tidak ada yang diusulkan atau mengusulkan remisi.

Pasalnya, keduanya masih belum mengakui sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Padahal, salah satu syarat mendapat remisi bagi napi teroris yakni kesetiaan kepada (NKRI) secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia.

"Seluruh pengajuan remisi kami sampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM, putusan lama remisi juga dari pusat," pungkasnya.