JATIMTIMES - Jumat 3 Maret 2023, menjadi hari yang spesial untuk Civitas Academika Universitas Brawijaya, serta tentunya hari spesial bagi sang Doktor Baru Erick Thohir yang baru saja menyandang Gelar Doktor Manajemen Strategis dari FEB Universitas Brawijaya di Gedung Samantha Krida siang ini.
Baca Juga : Internasionalisasi Kampus, UIN Maliki Malang Kini Gandeng Kampus Uni Emirat Arab
Menjadi teramat spesial bagi Erick Thohir, dalam kurun waktu yang berdekatan, pasca sukses besar menjadi Ketua Pelaksana 1 Abad NU di bulan Februari kemarin, kemudian terpilih menjadi Ketua Umum PSSI, berlanjut secara terbuka disebut oleh 2 Partai di Koalisi Indonesia Bersatu (PAN & PPP) sebagai kandidat kuat yang diusung sebagai Calon Wapres mendampingi Ganjar Pranowo, maka ketika di awal Maret 2023 ini mendapat Gelar Doktor kehormatan dari Universitas Brawijaya, tentunya menjadi berkah yang luar biasa bagi mantan Presiden Inter Milan tersebut.
Tanpa kasak-kusuk dan gaduh diluar, tanpa perdebatan di Senat Brawijaya, tanpa penolakan berarti di internal civitas Brawijaya, meskipun ada penolakan dan demonstrasi dari sejumlah elemen mahasiswa Brawijaya, namun Erick Thohir tampak sekali mendapat “karpet merah” dari Universitas Brawijaya untuk meraih gelar Doktoral (HC) nya. Agak berbeda dengan proses yang terjadi ketika Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem mendapatkan gelar yang serupa pada pertengahan tahun 2022 kemarin dari FISIP UB. Kasak kusuk penolakan, ancaman, tekanan dan perdebatan di internal Brawijaya, bahkan melibatkan alumni UB yang ada di Jakarta begitu terasa. Ketidakhadiran Rektor Brawijaya Prof. Widodo pada saat ceremonial pengukuhan Surya Paloh sebagai Doktor (HC) pun membuat suasana terasa hambar dan kurang khidmat, berbeda ketika hari ini dengan tampak sumringah Rektor Universitas Brawijaya tampak langsung memimpin ceremonial untuk sang Menteri BUMN lengkap bersama full team jajarannya di Rektorat UB dan Senat UB.
Bila diskusinya adalah bagaimana kelayakan, kepantasan dan kepatutan keduanya menyandang gelar DR (HC) , saya kira akan sangat debatable pro kontra subjektifitas dan objektifitas keduanya. Rekam jejak, kontribusi, visi dan gagasan-gagasan untuk bangsa dan negara adalah sesuatu yang terukur. Namun ada kalanya, kepantasan atau kelayakan bukan diukur dari sana, melainkan dari nilai yang menjadi tolak ukur, bisa nilai manfaat, bisa nilai bargaining politic, bargaining position atau bahkan nilai ekonomis di masa yang akan datang.
Motif, Ide dan proses pemberian DR (HC) antara Erick Thohir dan Surya Paloh, cukup unik bila dibandingkan dinamika prosesnya. Surya Paloh yang bahkan tidak pernah berkeinginan menjadi Capres atau Cawapres, namun tuduhan politisasi kampus menjadi nuansa yang tendensius ketika itu dialamatkan padanya. Sedangkan hari ini, ketika Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi - KH Ma’ruf Amin pada pemilu 2019 kemarin yang memang tampak berhasrat menjadi Capres atau Cawapres dalam Pemilu 2024 mendatang, tendensi dan tuduhan politisasi Kampus mendadak senyap menghilang. Saya kira cukup berhasil cipta kondisi tersebut diciptakan oleh para “Politisi Brawijaya” di internal kampus yang totalitas mengamankan dan mengaminkan karpet merah untuk Erik Tohir.
Sedangkan untuk Surya Paloh, hanya Karpet Biru yang digelar untuknya, bukan karena partainya yang identik berwarna biru, melainkan beda perlakuan yang diterima oleh Pemilik Stasiun TV Metro TV dari para begawan di Universitas Brawijaya. Meski keduanya secara de facto sudah sah menyandang DR (HC) dari Universitas Brawijaya, namun penulis berharap, secara de jure semoga SK Doktor (HC) yang seharusnya sudah diserahterimakan kepada Surya Paloh berbulan-bulan lalu, tidak keduluan dengan SK Doktor (HC) untuk Erick Thohir. Wallahualam..
Dito Arief
Penulis adalah Kandidat Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Brawijaya.
