MALANGTIMES – Mencuatnya keluhan dari beberapa pengusaha konstruksi, baik perseorangan maupun secara organisasi, dalam proses lelang pekerjaan di Kabupaten Malang menimbulkan pertanyaan. Sebab, ada kesulitan akses informasi untuk membuat terang persoalan dalam pelelangan itu.

Pihak  yang diduga melakukan permainan pun, misalnya dari tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Malang, menyatakan seluruh proses pelelangan terbuka untuk umum dan bisa diakses siapa pun. “Semuanya jelas dan sesuai aturan pelelangan yang termaktub dalam peraturan presiden (perpres),” ucap Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Malang Romdhoni, beberapa waktu lalu kepada MalangTIMES. 

Sanggahan tersebut muncul atas adanya keluhan dari kontraktor yang menelaah proyek di Dinas PU Bina Marga yang terbilang paling banyak, yaitu sekitar 180 unit. Baik yang sifatnya e-tendering maupun non-e-tendering, yaitu dengan melakukan penunjukan langsung (PL) untuk pekerjaan konstruksi di bawah nilai Rp 200 juta.

Lantas, benarkah dugaan bahwa ada permainan dalam proses lelang maupun pembagian proyek melalui sistem PL? Serta berapa banyakkah sebenarnya pekerjaan konstruksi yang dilakukan lelang melalui elektronik (e-tendering)?.

Dari data Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Malang, sampai 4 Juni 2018, tercatat bahwa untuk e-tendering pekerjaan konstruksi terdapat 233 proyek. Total proyek tersebut tersebar di beberapa OPD Kabupaten Malang, baik Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas PU Sumber Daya Air maupun Dinas PU Bina Marga dan beberapa dinas lainnya.

Anggaran yang dilelangkan bersifat variatif, dari ratusan juta sampai puluhan miliar rupiah. Misalnya pembangunan gedung rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen senilai Rp 10,9 miliar dan dimenangkan oleh PT Mustika Zidane Karya dengan nilai lelang Rp 10,1 miliar.

Dari total e-tendering tersebut per 4 Juni 2018, ternyata yang sudah terselesaikan dan dimenangkan kontraktor baru 12 unit. Atau baru sekitar 19 persen saja dari seluruh pekerjaan konstruksi. Sedangkan untuk jasa konsultasi badan usaha yang masih berjumlah  9 unit baru, terselesaikan 4 pelelangan.

Data LPSE Kabupaten Malang mencatat, dari 233 proyek masih didominasi tahap penetapan pemenang dengan jumlah 59. Tahap berikutnya adalah belum ada/tidaknya jadwal pelelangan, walaupun sudah muncul dalam LPSE dengan nilai anggaran proyek sebanyak 44. Di susul dengan tahap evaluasi penawaran dan evaluasi dokumen kualifikasi dengan jumlah yang sama, yaitu 30. Masa sanggah hasil lelang berada di bawahnya dengan jumlah 28 dan penetapan pelelangan sejumlah 20. Sedangkan tahap download dokumen pengadaan sebanyak 11, pengumuman pascakualifikasi 18. dan upload berita acara hasil pelelangan baru 1 unit.

Dari data tersebut, terlihat bahwa proses pelelangan di Kabupaten Malang tahun 2018 masih terus berjalan. Bahkan yang masih belum diberi jadwal pelelangan terbilang banyak untuk diikuti para pengusaha konstruksi yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Data dalam LPSE sendiri memperlihatkan, setiap pelelangan pekerjaan konstruksi yang memiliki 14 tahapan menghabiskan waktu sekitar satu bulan dalam setiap unit proyek. Misal dalam e-tender pembangunan SPAM Desa Sumbermanjing Wetan yang memberikan slot waktu dari 4 Juni 2018 sampai 27 Juni 2018.

Dengan cukup banyaknya proyek konstruksi yang masih belum memiliki jadwal tapi telah didahului kegaduhan keluhan, timbul pertanyaan besar di khalayak ramai. Benarkah ada permainan dan monopoli proyek dalam pelelangan di tahun 2018? Seperti pernyataan seorang narasumber yang tidak mau disebut namanya dan dilansir sebuah media online www.beritalima.com dalam judul “Pembagian Proyek Tidak Rata, Rekanan Mulai Kisruh” tertanggal tayang Rabu 30 Mei 2018.

“Kabarnya hanya lima rekanan orang yang dikasih proyek PL dari Bina Marga itu,” ucap narasumber seperti yang dilansir media online di atas dan tanpa mau menyebutkan siapa saja kelima rekanan yang ketiban rezeki mengelola ratusan proyek PL tersebut. (*)