Ilustrasi para pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkot Malang saat apel pagi di halaman Balaikota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Ilustrasi para pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkot Malang saat apel pagi di halaman Balaikota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memastikan membayar tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 pegawai negeri sipil (PNS) dicairkan bertahap sesuai jadwal pemerintah pusat.

Untuk pekan pertama Juni 2018 ini, pemkot akan menyalurkan anggaran Rp 29,65 miliar untuk THR.

Baca Juga : Hari Ini, Pemkot Malang Luncurkan Bansos Tahap Awal bagi Warga Terdampak Covid-19

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang menegaskan bahwa pemberian tunjangan tersebut tidak membebani anggaran Pemkot Malang. 

Wasto menerangkan bahwa pemkot tidak menggeser nomenklatur program lain untuk membiayai gaji pegawai.

"Dalam pekan ini THR cair. Dana yang digunakan itu sudah diperhitungkan sejak menyusun anggaran, dialokasikan dari Dana Alokasi Ukum (DAU) yang diterima Pemkot Malang," urainya.

Seperti diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan surat edaran bernomor 903/3387/SJ pada 30 Mei lalu untuk seluruh wali kota dan bupati di Indonesia.

Surat tersebut terkait pemberian THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBD masing-masing daerah. Bagi daerah yang belum menyediakan atau tidak cukup tersedia anggaran dalam APBD TA 2018, pemda diminta segera menyediakan anggaran dua item tersebut dengan beberapa cara.

Yakni melakukan penggeseran anggaran yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga, penjadwalan ulang kegiatan, atau menggunakan kas yang tersedia. 

Kemendagri merinci bahwa untuk THR ada tiga komponen gaji yang harus dibayarkan. Meliputi gaji pokok atau uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan.

Baca Juga : Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batu Sudah Cair, Berikut Jadwal dan Lokasi Tokonya

Sementara untuk gaji ke-13 ada empat elemen, yaitu gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja.

Dalam surat itu juga ditegaskan agar penghasilan THR dan gaji ke-13 tidak dikenakan potongan iuran maupun potongan lain.

Kecuali pajak penghasilan yang juga dibebankan pada APBD sesuai peraturan perundang-undangan. 

"Jadi pemkot tidak bisa memberi THR karena tidak ada dasar hukumnya. Gaji ke-13 dan THR itu sejak awal sudah ditransfer ke daerah dalam DAU," tegasnya.

Di Kota Malang, lanjut Wasto, terdapat sekitar 7.300 pegawai negeri. Untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 dijatah anggaran total Rp 59,3 miliar.