MALANGTIMES - Tahun 2018 merupakan tahun politik yang secara langsung memengaruhi aktivitas para politikus yang berada di gedung DPRD. Ditambah dengan habisnya masa jabatan mereka sebagai dewan tahun 2019, membuat beberapa kalangan mengkhawatirkan adanya keterlambatan proses legislasi yang telah ditetapkan. 

Seperti diketahui, tahun 2018 terdapat sekitar 16 rancangan peraturan daerah (ranperda) di Kabupaten Malang yang patut diselesaikan. Dua ranperda inisiatif DPRD dan 14 inisiatif pemerintah. Dalam kondisi normal, tanggungan ranperda tersebut sudah cukup berat untuk diselesaikan. Apalagi ditambah dengan adanya kesibukan di tahun politik dan menjelang habisnya masa jabatan mereka.  

"Terbilang berat memang di tahun ini. Karena itu, kami melakukan terobosan lain. Seperti pembentukan 6 panitia khusus (pansus) untuk 4 ranperda. Biasanya 4 pansus saja, " kata Achmad Andi, ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Kabupaten Malang. kepada MalangTIMES. 

Melalui perubahan skema tersebut, BPPD berharap di bulan Juli 2018, enam ranperda yang telah masuk tahap pembahasan bisa selesai dan diparipurnakan pengesahannya. 

"Harapan kami seperti itu. Untuk 6 ranperda bisa selesai  Juli. Sehingga bulan berikutnya bisa membahas  lainnya. Dengan harapan semua prolegda (program legislasi daerah) yang sudah disusun terselesaikan semua,” papar politikus Partai Golongan Karya (Golkar) yang optimistis seluruh prolegda tahun 2018 bisa terselesaikan semua di akhir tahun. 

Harapan besar tanggungan prolegda bisa terselesaikan semua di tahun ini agar tidak ada ranperda yang terbengkalai tahun 2019. Bulan Agustus 2018 masa tugas legislatif berakhir. Sehingga apabila ranperda tidak terselesaikan di tahun 2018, maka penyelesaiannya di tahun 2020.

"Ini akan membuat  ranperda yang tidak selesai menunggu lama. Jadi, sekali lagi kita ada target. Enam ranperda bisa diparipurnakan di bulan Juli. Kami pikir dua bulan ke depan cukup untuk menuntaskan enam ranperda tersebut, " ucap Andi yang juga mengatakan telah  melakukan sosialisasi kepada pansus untuk melaporkan progres pembahasan sebelum cuti Lebaran. 

Enam prolegda yang ditarget Juli tersebut adalah  ranperda pemberdayaan usaha mikro, perlindungan TKI (tenaga kerja Indonesia), perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Organ dan Struktur Organisasi PDAM, perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2016 rentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2016–2021, serta peraturan tentang insentif serta kemudahan investasi. (*)