MALANGTIMES - Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kepanjen telah membuat persoalan baru dalam penataan ruang dan wilayah di Ibu kota Kabupaten Malang ini. 

Kehadiran PKL tak terkendali itu, lambat laun akan merubah peruntukkan dan fungsi bahu jalan dan trotoar di berbagai wilayah yang dipimpin oleh Abai Saleh selaku Camat Kepanjen. 

Meski kehadirannya mengganggu, namun terjadi pembiaran tanpa adanya imbauan maupun pelarangan berjualan di area yang dilarang. Kondisi itu  akan menjadi buah simalaka bagi pertumbuhan wilayah. 

Hal ini terungkap dari pernyataan Abai Saleh yang terlihat frustasi dengan keberadaan PKL yang berkali-kali dilakukan pembinaan oleh Muspika Kepanjen, tapi tetap berjualan di wilayah-wilayah yang dilarang sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda). 

"Berkali-kali kita lakukan pembinaan kepada PKL. Tapi kembali berjualan lagi. Kita surati dan bicara ke Satpol PP juga berkali-kali untuk penindakan tapi belum ada tindaklanjutnya," kata Abai kepada MalangTIMES. 

Abai sebagai Camat hanya mampu melakukan pembinaan terhadap PKL,  tidak bisa melakukan penindakan yang merupakan ranahnya Satpol PP sebagai penegak ketertiban daerah. "Tapi belum ada hasil,  padahal PKL masih bisa dihitung dengan jari. Kalau sudah kaya kota besar lain dengan PKL yang sudah banyak susah untuk relokasi nantinya, " ujarnya. 

Kepanjen sebagai ibu kota tentunya memiliki potensi ke arah tersebut. Sebelum Kepanjen menjelma menjadi kota yang tidak terkendali tata ruang wilayahnya, misalnya dengan keberadaan PKL, antisipasi dini yang tentunya perlu ditingkatkan. 

"Lima,  sepuluh tahun ke depan bisa terjadi PKL yang tidak dibina dan dibiarkan beraktifitas jualan di tempat yang dilarang akan semakin membludak. Ini yang membuat pihak Muspika kerap melakukan pembinaan kepada mereka," ujar Abai. 

Persoalan PKL ini pula yang sempat membuat Wakil Bupati Malang HM Sanusi menyatakan kepada media pendapatnya yang sedikit bertolak belakang dengan camat Kepanjen. 

Sanusi mengatakan keberadaan PKL tidak masalah apabila tidak mengganggu keamanan dan ketertiban di lokasi yang dipakainya berjualan. Apalagi, ujar Sanusi, para PKL lebih banyak yang berjualan di sore sampai malam harinya. Sedangkan untuk di siang  hari terbilang sedikit. 

"Jadi enggak apa-apa selama tidak menganggu. Kalau kita mau tertibkan,  mau ditertibkan dimana. Kita tidak memiliki lahan untuk relokasinya saat ini," ujar Sanusi beberapa waktu lalu. 

Perbedaan sudut pandang tersebut,  tentunya membutuhkan suatu jalan tengah di tingkat lapangan. Sehingga kecemasan Muspika melihat wilayahnya mulai diduduki PKL perlu ada analisis lintas  sektoral. Karena,  persoalan PKL diberbagai wilayah dimulai dari hal kecil dan akhirnya membesar.