MALANGTIMES - Pemerintah daerah (pemda) termasuk Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus berkomitmen menangkal adanya penyelewengan dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Baca Juga : Warga Terdampak Covid-19 di Kabupaten Malang, Bakal Dapat Pasokan Makanan Dapur Keliling
Untuk itu, Badan Standarisasi Nasional (BSN) merekomendasikan SNI ISO 37001 terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
BSN juga mengajak pemda agar menggunakan ISO 20400:2017 sebagai standar Internasional pertama dalam pengadaan berkelanjutan.
Rekomendasi itu disampaikan oleh Kepala BSN Bambang Prasetya dalam forum bertajuk Stakeholder Engagement in ISO Activities for Economic Development, hari ini (8/5/2018) di Nusa Dua, Bali.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal ISO Sergio Mujica dan seluruh stakeholder terkait serta perwakilan dari pemda guna membahas tentang ISO dan Rencana Strategis ISO 2016-2020.
Dalam paparannya, Bambang Prasetya menekankan pentingnya pengadaan barang dan jasa yang memiliki dampak terhadap sosial, ekonomi hingga lingkungan.
"Standarisasi ditujukan agar dalam pengadaan barang dan jasa bisa menghindari praktik penyalahgunaan dan praktik korupsi," tegasnya.
Penggunaan ISO 20400:2017 BSN juga bisa diperkuat dengan SNI ISO 37001 terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
Menurutnya, keterkaitan dua standarisasi menjadikan proses pengadaan barang dan jasa di Pemda bisa berlangsung secara transparan, akuntable dan jauh dari praktik korupsi.
"Sebagai standar internasional, ISO ini mencantumkan berbagai prinsip yang harus dijunjung oleh organisasi. Termasuk di dalamnya ada akuntabilitas, transparansi, serta fokus pada inovasi perbaikan," urainya.
Baca Juga : Dinsos-P3AP2KB Salurkan Bantuan bagi 1.666 Warga Miskin
Pemkot Malang yang diwakili Kepala Dinas Perdagangan Kota Malang Wahyu Setiyanto mengatakan forum ini cukup penting dalam upaya meningkatkan daya saing dan mutu produk para pelaku usaha lokal. Menurutnya, standarisasi ini penting dalam kaitan untuk menguasai pasar dan market sebuah produk.
"Hasil dari forum ini cukup penting mengingat saat ini era perdagangan bebas, sehingga produk-produk kita harus mampu menjaga mutu dan kualitas. Salah satu tolok ukurnya adalah standarisasi ini," terang Wahyu.
Sementara itu, Sekjen ISO Sergio Mujica menekankan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan termasuk pemerintah dalam proses standardisasi internasional.
Sergio menjelaskan, ISO merupakan organisasi pengembang standar internasional terbesar di dunia, ISO didirikan pada tahun 1947 dan sekarang memiliki lebih dari 22.000 standar internasional yang mencakup hampir semua sektor dan bisnis.
"Kami berharap nanti kebijakan ISO dapat mendukung penerapan standarisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya," paparnya.
Dalam pertemuan tersebut hadir tiga perwakilan anggota ISO, yakni BSI - UK, KATS - Korea Selatan serta IRAM Argentina yang berbagi pengalaman dan strategi terkait stakeholder engagement.
Terutama untuk mendorong pemangku kepentingan baik pemerintah, industri, konsumen, akademika agar mau terlibat dalam kegiatan standardisasi.
Selain itu, perwakilan pemangku kepentingan terutama dari produsen dan asosiasi nasional pun berbagi pengalaman dalam penerapan standar serta manfaatnya dalam meningkatkan mutu produk mereka.
