Plt Inspektur Kota Malang Anita Sukmawati saat memberikan sambutan dalam acara Sosialisasi Saber Pungli Tahun 2018 di Savana Hotel. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Plt Inspektur Kota Malang Anita Sukmawati saat memberikan sambutan dalam acara Sosialisasi Saber Pungli Tahun 2018 di Savana Hotel. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Sejak dibentuk pada awal Januari 2017 silam, Tim Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Malang terus melakukan rangkaian kegiatan pencegahan tindak pidana pungli. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang pun mengakui mendapat laporan dari masyarakat terkait praktik pungli di lapangan.

Hanya saja, tidak semua laporan berlanjut dengan proses perkara. Plt Inspektur Kota Malang Anita Sukmawati mengungkapkan, Tim Saber Pungli kesulitan menanggapi laporan yang tidak lengkap. "Laporan ada, namun kadang laporan itu tidak menyebut nama, alamat, nomor telepon. Kalau laporan ini tidak ada yang bertanggung jawab, apabila dikofirmasi itu jelas," ujar Anita saat ditemui di sela kegiatan Sosialisasi Saber Pungli Tahun 2018 oleh Inspektorat Kota Malang, hari ini (8/7/2018) di Savana Hotel.

Baca Juga : Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batu Sudah Cair, Berikut Jadwal dan Lokasi Tokonya

Anita menekankan lengkapnya data laporan yang diajukan. "Kalau hanya laporan tidak menyebut nama, kami bagaimana konfirmasinya, apa betul apa tidak," ujar perempuan yang juga Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang itu. Anita menyebut, kegiatan sosialisasi itu bertujuan untuk menguatkan pencegahan praktik pungli, mengubah sikap mental aparatur negara serta membangun kesadaran masyarakat agar menghindari tindakan pungli.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto mengungkapkan, sosialisasi tersebut bukan kali pertama digelar. "Ini sudah kesekian kalinya sosialiasasi. Kalau evaluasi selama ini, relatif ada perubahan teman-teman (aparatur sipil negara/ASN) dalam melakukan layanan. Sudah sangat kelihatan sehingga kinerja proses perizinan dan pelayanan lain relatif sudah cukup bagus," ujar Wasto.

Dia menegaskan bahwa semangat untuk meniadakan pungli di lingkungan Pemkot Malang terus dilakukan. Soal efektivitas tim saber pungli, menurutnya sudah efektif karena mampu memberikan edukasi. Pada akhirnya, lanjut Wasto, para pihak ada pemahaman dan kesadaran agar terhindar dari tindak pungli. "Kalau kendala menghilangkan pungli, pemkot lebih pada upaya mencegah. Ke depan akan lebih gunakan pendekatan IT. Sistem itulah yang mujarab hindarkan pertemuan antara pihak pemohon dan yang melayani. Solusinya lewat IT," urainya.

Wasto mengakui, sudah jadi rahasia umum kalau pungli biasanya di bidang pelayanan. Akibat prosedur panjang dan melelahkan membuat masyarakat banyak menyerah ketika hadapi petugas pelayanan publik. "Itu dulu. Sekarang relatif bagus cepat nggak macem-macem. Tolong nggak ada lagi macem-macem. Hanya satu macem yakni turut pada aturan," tegasnya.

Terlebih pungli termasuk gratifikasi, ada pidana bagi ASN yang kedapatan melakukan hal teraebut. Yakni pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun sampai 20 tahun.

Baca Juga : Tangkal Covid, Pemkab Malang Sediakan Safe House di Seluruh Desa

"Di tingkat pemerintah daerah, inovasi pelayanan selalu jadi spirit bersama. Seluruh OPD wajib memberi layanan melalui aplikasi. Silahkan ajukan anggaran, perubahan anggaran keuangan (PAK) hingga APBD 2019 mendatang akan kami prioritaskan kegiatan pembuatan aplikasi layanan publik," terangnya. Kegiatan tersebut diikuti oleh puluhan peserta, terbanyak yakni ASN yang melaksanakan pelayanan masyarakat. Juga dari Kantor Imigrasi Malang, BPN, Polresta, DPRD, OPD, BUMD, juga perwakilan karang taruna.

Sementara itu, salah satu pengamat hukum pemerintahan Bambang Sugiri sebagai pemateri memaparkan enam penyebab pungli. Pertama, adanya ketidakpastian layanan akibat prosedur pelayanan yang panjang. Kedua, penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada seseorang. "Ketiga, penghasilan yang tidak mencukupi dan tidak sebanding dengan tugas yang harus dilaksanakan. Serta budaya organisasi yang telah terbentuk yang menganggap pungli adalah hal biasa," ujarnya. Faktor lain, yakni terbatasnya sumber daya manusia dan lemahnya kontrol atasan.

Dia merinci, data Kemendagri 2017 lalu ada 917 OTT dengan tersangka 1.834 orang terjaring Operasi Saber Pungli. "Dampak pungli itu menimbulkan ekonomi biaya tinggi, masyarakat dirugikan, menghambat pembangunan, rusaknya tatanan masyarakat, ketidakpercayaan terhadap pemerintah," pungkasnya.