Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Malang Erik Setyo Santoso saat memberikan sambutan dalam kegiatan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2018 Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Malang Erik Setyo Santoso saat memberikan sambutan dalam kegiatan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2018 Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)



MALANGTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Malang tak ingin kinerja pemerintahan terkendala sepanjang tahun anggaran 2018. Karena itu, hari ini (7/5/2018) pemkot melakukan deteksi dini gejala 'penyakit' yang berpotensi membuat program yang telah dianggarkan tidak terlaksana.

Bertempat di ruang sidang Balai Kota Malang, Barenlitbang menggelar kegiatan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2018. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Pjs Wali Kota Malang Wahid Wahyudi dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto. Tampak hadir seluruh kepala organisasi kepala daerah (OPD) bersama petugas penyusunan program (sungram) serta jajaran staf ahli dan asisten pemerintahan. Juga lurah dan camat di wilayah Kota Malang.

Kepala Barenlitbang Kota Malang Erik Setyo Santoso menguraikan, tujuan dari evaluasi hasil rencana kerja tersebut meliputi tujuh poin. "Pertama untuk melihat realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau output yang direncanakan," ujarnya dalam sambutan.

Kedua, mendata program atau kegiatan yang telah direalisasi dan memenuhi target kinerja yang direncanakan. Juga untuk meninjau pelaksanaan program atau kegiatan berikut anggarannya. "Yang penting juga adalah merinci faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau justru ada yang melebihi target kinerja program atau kegiatan," ucapnya.

 

 

"Evaluasi ini juga untuk dilihat implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah," tambahnya. Erik menguraikan, kebijakan tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Selain itu, Pemkot Malang memiliki kewajiban untuk segera melaporkan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2018 kepada Gubernur Jawa Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pjs Wali Kota Malang Wahid Wahyudi menegaskan, kegiatan evaluasi tersebut bukan hanya rutin dilakukan. Tetapi juga dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Serta sebagai pertanggungjawaban pemerintahan yang mewujudkan prinsip Good Governance. "Yang juga penting ditekankan adalah melakukan semua kerja dengan diniati ibadah. Agar yang dilakukan ini tidak semata-mata melihat hasil yang didapat, tapi bagaimana sebaik mungkin melayani masyarakat," ujarnya.

Wahid juga menekankan untuk seluruh OPD di lingkungan Pemkot Malang terus melakukan terobosan dan perbaikan kinerja. "Terobosan-terobosan baru itu sangat penting. Di Provinsi Jarim misalnya, kami menjadi dinas perhubungan (dishub) yang memberi insentif tertinggi di Indonesia bagi petugas jembatan timbang. Mengapa, ini upaya menghilangkan praktik pungutan liar (pungli). Karena kalau jembatan timbang itu kan rawan sekali pungli," paparnya.

Wahid juga menjelaskan bahwa kegiatan tersebut berdasar dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan. "Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjadikan dan membentuk instansi pemerintahan yang akuntabel. Sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat," pungkasnya. (*)

End of content

No more pages to load