Para pedagang Wisata Belanja Tugu saat mendatangi kantor Disbudpar Kota Malang untuk meminta audiensi. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Para pedagang Wisata Belanja Tugu saat mendatangi kantor Disbudpar Kota Malang untuk meminta audiensi. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Pedagang Wisata Belanja Tugu (WBT) Kota Malang kembali bergolak. Bukan hanya masalah klasik terkait keberadaan pedagang kaki lima (PKL) liar, melainkan ditambah sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Malang yang dinilai merugikan.

Baca Juga : Dosen UM yang Sempat Positif Covid-19, Sudah Diperbolehkan Meninggalkan Rumah Sakit

Hari ini (25/4/2018) sekitar 20 orang pengurus paguyuban dan perwakilan pedagang WBT mendatangi kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Malang. Mereka berupaya melakukan audiensi karena secara hirarki, keberadaan pedagang pasar minggu di kawasan halaman barat Stadion Gajayana Malang tersebut berada di bawah koordinasi disbudpar.

Sayangnya, upaya tersebut gagal karena kepala dinas maupun kepala bidang (kabid) yang menangangi pasar wisata tersebut tidak berada di tempat. Sekretaris Paguyuban Pedagang WBT Sugiono mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut pihaknya ingin menyampaikan dua hal. Pertama adalah tidak adanya komunikasi yang baik antara pihak Pemkot Malang dengan pedagang terkait agenda yang dilaksanakan di kawasan WBT pada hari Minggu. "Sudah ada beberapa kegiatan nggak ada sebuah komunikasi yang bagus. Mereka mendirikan tenda yang segitu gede kan otomatis mengganggu," ujarnya.

Bahkan akibat miss-komunikasi, gesekan hingga konflik fisik antara pihak panitia dengan pedagang. "Minggu kemarin ada event sepeda onthel malah hampir baku hantam dengan panitia. Kenapa kok terus terjadi miss-komunikasi," sesalnya.

Para pedagang pun merasa sudah tidak diperhatikan sama sekali, terutama sejak empat bulan terakhir. "Sejak Januari tidak ada komunikasi terkait adanya event lain yang berlangsung di hari Minggu. Tapi ini menyentuh hajat orang banyak, apalagi urusan perut," terangnya. 

Yang kedua, lanjut Sugiono yakni terkait keberadaan PKL liar di Jalan Tenes. "Sampai saat ini dibiarkan dan malah terkesan tidak ada sungkannya. Pihak keamanan Satpol PP ada, hanya melihat tapi tidak ditertibkan. Secara lokasi malah lebih nyaman mereka saat berjualan," ujarnya.

Para pedagang WBT berharap, wisata belanja minggu kembali ditata. "Kepingin kami kalau seperti pedagang di Jalan Pahlawan Trip atau Simpang Balapan dan lain-lain mereka bisa jualan tanpa SK (surat keputusan) tanpa apa-apa, kenapa kami tidak boleh menempati Jalan Semeru. Padahal kami pedagang resmi yang punya KTA (kartu tanda anggota)," paparnya.

Baca Juga : Gegara Ahok Diskon BBM untuk Ojol, Said Didu dan Arsul Soni Malah 'Perang' di Twitter

Menurut Sugiono, saat ini terdata ada 459 pedagang aktif yang ber-KTA. Seperti diketahui, sebelumnya WBT berlokasi di Jalan Semeru. Namun mereka dilokalkan di sisi barat stadion agar tidak mengganggu lalu lintas. Akan tetapi, di lain sisi ruas-ruas jalan lain menjadi lahan PKL liar saat pelaksanaan event Car Free Day.

Salah satu pedagang, Firman mengungkapkan keberadaan PKL liar sangat mengurangi kunjungan ke WBT. "Hampir 2/3 pengunjung hanya sampai di Jalan Tenes nggak masuk di stadion. Padahal yang di Jalan Tenes itu liar," ujarnya.

Pemkot Malang juga dinilai tidak konsisten. Awalnya, PKL Jalan Tenes dan jalan-jalan lain hanya diizinkan berjualan lepas pukul 10.00 atau usai gelaran WBT. Namun saat ini para PKL liar juga berjualan sejak pagi.

"Tahun lalu kami sudah mengadu, tapi tidak ada tindakan tegas. Memang ada operasi, tapi sifatnya hanya sosialisasi. PKL liar itu ya nggak ngaruh kalo cuma diteriakin pakai toa," jelasnya.

Usai upaya audiensi gagal, pihak pedagang akan melayangkan surat resmi pada Disbudpar Kota Malang. "Kami hanya ingin mendapat ketegasan dari pemkot sebagai warga asli Kota Malang yang terdaftar resmi," pungkasnya.