Peringatan Hari Otonomi Daerah, Pemkot Malang Fokus Transparansi Pemerintahan

MALANGTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melaksanakan upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke XXII Tahun 2018, hari ini (25/4/2018) di halaman Balai Kota Malang. Dalam upacara yang diikuti seluruh komponen aparatur sipil negara (ASN) itu juga menegaskan bahwa yang menjadi fokus ke depan adalah masalah transparansi pemerintahan.

Pjs Wali Kota Malang Wahid Wahyudi sebagai inspektur upacara mengungkapkan bahwa tema peringatan tahun ini yakni Mewujudkan Nawacita Melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Bersih dan Demokratis. "Upacara ini untuk memasyarakatkan dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah di setiap tingkatan pemerintahan pusat sampai dengan daerah," ujar Wahid dalam amanatnya.

Wahid juga membacakan sambutan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang menyampaikan bahwa otonomi daerah yang bersih dan demokratis bukan hanya menjalankan kewenangan otonomi daerah yang berlandaskan undang-undang yang berlaku. Melainkan juga harus menjadikan transparansi dan partisipasi publik sebagai dasar dan tolok ukur utama dalam setiap pengambilan kebijakan.

"Sehingga, apapun kebijakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Oleh karena itu agar tercipta Nawacita, otonomi daerah harus diselenggarakan secara akuntabel, transparan, berkepastian hukum, dan partisipatif," urainya.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah ini juga diarahkan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Hal tersebut penting untuk mewujudkan tujuan utama otonomi daerah. Yakni peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan daya saing, kreativitas, serta inovasi.

"Untuk memastikan penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis, pemerintah telah, sedang, dan terus melakukan terbagai terobosan," tutur pria yang juga menjabat Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur itu.

Salah satunya, lanjut Wahid, pemerintah pusat telah menerbitkan peraturan nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan ini memperjelas mekanisme koordinasi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan aparat penegak hukum.

"Sehingga, dalam menangani pengaduan masyarakat akan dipelajari bersama apakah mengarah pada inidikasi korupsi atau kesalahan administrasi. Agar diskresi administrasi tidak menimbulkan pidana," tegasnya.

Top