MALANGTIMES - Ibarat sebuah hubungan, status bangunan cagar budaya di Kota Malang masih belum mendapat kepastian alias nggantung. Sebab, meski telah terdaftar dalam direktori Balai Pelestarian Cagar Budaya tetapi belum mendapat perlindungan hukum dalam peraturan daerah (perda).

Pada 2018 ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Malang bakal melakukan penetapan cagar budaya pada tiga bangunan. Salah satunya yakni bangunan Balai Kota Malang sekitar tahun 1922 silam. 

Bangunan bekas kantor pemerintahan Belanda itu menjadi salah satu prioritas bangunan yang masuk dalam daftar penetapan. "Tahun ini akan lakukan minimal tiga penetapan (cagar budaya). Salah satunya yang jadi prioritas adalah bangunan balai kota," ujar Kepala Seksi Promosi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Malang Agung H Bhuwana.

Selain balai kota, pemkot juga akan menetapkan bangunan SMA Katolik Cor Jesu Malang dan Gereja Kayu Tangan. Pemilihan tersebut mewakili bangunan dari unsur dari sarana pendidikan dan sarana peribadahan. "Sebenarnya sudah terdaftar (di direktori pusat), tinggal melakukan rekomendasi kepada wali kota untuk dilakukan penetapan," jelasnya. 

Penetapan itu, lanjut Agung, dinilai penting karena akan memberikan kepastian hukum pada bangunan. Pasalnya, selama ini Pemkot Malang belum melakukan penetapan. "Gereja Kayu Tangan itu belum penetapan, baru masuk daftar saja," terangnya.

Menurut Agung, penetapan yang dilakukan merupakan bagian dari proses penyusunan rencana induk pelestarian cagar budaya. "Kami melakukan proses pembuatan rencana iniduk sejak bulan lalu. Saat ini tahap konsultatif yang melibatkan seluruh stakeholder, pihak provinsi hingga pusat. Termasuk juga mendengar masukan dari para pemilik bangunan cagar budaya," jelasnya.

Dia mengungkapkan, yang paling penting pihaknya juga melibatkan dari pihak DPRD. Pasalnya, penyusunan rencana ini merupakan implementasi dari penyusunan Peraturan Daerah (Perda) cagar budaya Kota Malang, yakni Perda nomor 1 tahun 2018. "Sekarang ini untuk melengkapi yang sudah ada. Jadi kami akan memperbanyak sekaligus mengidentifikasi, melakukan pendataan, dan ujungnya akan melakukan penetapan," kata dia.

Selain melakukan penetapan, pihaknya juga telah memilih kawasan yang masuk dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK). "Sudah susun RDTRK untuk kawasan pusaka Ijen Kawi, kerja sama antara Disbudpar, Barenlitbang dan Kementrian PUPR," tuturnya.

"Di RDTRK itu, ke depan akan ditingkatkan lagi statusnya menjadi dokumen yang apakah itu Perwal atau Perda, itu akan dilakukan. Senyampang itu masih akan dilakukan, ya masih berproses," ucapnya. Pihaknya pun juga akan terus mengedukasi masyarakat di kawasan tersebut, bahwa kawasan itu termasuk kawasan yang dilindungi.