Target Meningkat, Ditjen Pajak Jatim III Kembali Gandeng Ditjen Bea Cukai

MALANGTIMES - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Jatim III Malang terus menggencarkan upaya optimalisasi penerimaan negara. Terlebih pada 2018 ini, target penerimaan pajak di wilayah Malang Raya dan sekitar naik menjadi Rp 31,53 triliun dibanding 2017 lalu yang sebesar Rp 25,72 triliun.

Kepala DJP Jatim III Rudy Gunawan Bastari mengatakan, di triwulan pertama, realisasinya baru sekitar 14 persen. Jika dihitung, angkanya baru di kisaran Rp 4,41 triliun. "Untuk itu, kita harus bekerja keras agar target ini bisa tercapai. Kita juga terus meningkatkan edukasi pada masyarakat agar semakin sadar," ujar Rudy.

Salah satu yang dilakukan untuk menggenjot penerimaan tersebut yakni meningkatkan sinergi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jatim II Malang. Kerja sama antara dua instansi di bawah kewenangan Kementrian Keuangan tersebut dinilai memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan negara dari sektor pajak dan cukai.

"Mengacu pada penerimaan tahun-tahun sebelumnya, 80 persen penerimaan pajak berasal dari industri tembakau," terang Rudy. Kerja sama untuk mempererat sinergi keduanya tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang digelar di kantor DJP Jatim III, hari ini (19/4/2018). 

Rudy mengungkapkan, kerja sama antara dua instansi tersebut baru digencarkan pada 2017 lalu. "Berbagai capaian positif telah diraih sepanjang 2017, salah satunya disebabkan adanya kerja sama dengan Bea Cukai. Tahun ini kami tingkatkan kerja sama ini, karena hasilnya nyata," kata Rudy.

Pihaknya berharap selain bisa meningkatkan penerimaan negara, juga mampu meningkatkan kesadaran Wajib pajak (WP). "Ke depan, wajib pajak yang tidak patuh menjadi patuh. Apalagi pelayanan dipercepat. Intinya, kerja sama ini bukan untuk menakuti wajib pajak, namun mempermudah pelayanan pada wajib pajak," paparnya.

Hal serupa diungkapkan Kepala DJBC Jatim II Malang Agus Hermawan. Setelah kerja sama tersebut, target yang diraih tidak lagi parsial atau dibedakan antara penerimaan pajak atau penerimaa Bea Cukai. Namun lebih umum yakni penerimaan negara. 

"Kerja sama dengan DJP Jatim III membuat kami lebih mudah untuk mendeteksi mana saja perusahaan yang memiliki kepatuhan. Tidak hanya membayar pajak, namun juga membayar penerimaan negara di sektor cukai," ungkap dia.

Sebab, prinsip equity atau persamaan harus dijunjung dalam mengoptimalkan target penerimaan negara. Prinsip itu diterapkan kedua instansi dengan menggelar Joint Analysis atau pertukaran data, informasi, dan analisis terkait potensi pajak, bea masuk, serta bea keluar.

Selain itu, sejak 2017 lalu, implementasi program Join Visit atau melakukan kunjungan bersama ke beberapa wajib pajak yang bergerak di bidang industri pengolahan tembakau gencar dilakukan.

"Dalam hal ini, kami mendorong perusaahan bisa berkompetisi secara sehat. Jika satu perusahaan taat membayar pajak, maka perusahaan yang lain juga harus membayar pajak. Ini prinsip persamaan," tegas Agus.

Top