Usulan Perubahan Status Jalan Kabupaten Jadi Jalan Provinsi-Nasional, Ini Alasannya

MALANGTIMES - Gencarnya sosialisasi mengenai pentingnya perubahan status jalan yang ada di beberapa lokasi di Kabupaten Malang menjadi jalan provinsi atau nasional oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang memiliki alasan kuat. 

Salah satu alasan, banyaknya pembangunan skala nasional di wilayah Kabupaten Malang yang masih didominasi jalan lokal atau berstatus jalan kabupaten. Sebut saja pembangunan jalan tol. "Tidak lazim kalau tol sudah beroperasi,  pas keluar dari jalan tersebut masuknya ke jalan lokal, " kata Romdhoni, kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang, Kamis (19/04). 

Pun akses jalan pariwisata menuju Bromo Tengger Semeru (BTS) maupun keberadaan Bandara Udara Abdulrachman Saleh yang direncanakan akan menjadi bandara internasional. Berbagai proyek skala nasional tersebut bisa maksimal apabila ruas jalan dan jaringannya juga ikut berubah status dan fungsinya. 

Romdhoni menegaskan, berbagai kebijakan nasional tersebut harus diikuti dengan adanya konektivitas jaringan jalan yang juga besar dan sesuai dengan peruntukkannya. "Pertumbuhan dan perkembangan pembangunan sangat pesat. Ini secara langsung juga akan berpengaruh pada kondisi jalan yang asalnya lokal. Karena itu, kita intensifkan usulan perubahan beberapa ruas jalan lokal, " ujarnya kepada MalangTIMES. 

Faktor lain dengan adanya usulan perubahan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi atau bahkan nasional juga dipengaruhi dengan kemampuan anggaran daerah yang terbatas. Apabila tidak ada perubahan status dan kelas, maka jaringan jalan yang menghubungkan dengan berbagai ruas yang dibangun pusat tidak akan tercapai. 

Romdhoni juga menyampaikan,  bisa saja tetap jalan tersebut berstatus lokal dan dianggarkan memakai anggaran daerah. "Tapi pembangunan lainnya dan di wilayah lain akan berhenti karena anggaran akan terserap habis untuk jalan-jalan tersebut, " ujarnya. 

Berbagai alasan teknis dan kekuatan anggaran inilah yang membuat Bupati Malang Dr H Rendra Kresna juga menyetujui adanya usulan perubahan status jalan di wilayahnya. 

Perubahan jalan lokal di kabupaten Malang yang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) secara kualitas mencapai 65 persen standardisasinya akan lebih menguntungkan pada saat adanya perubahan status. "Dulu standardisasinya jalan lokal kita mencapai 90 persen. Tapi karena adanya peningkatan standar dari pusat karena tuntutan perubahan, menjadi 65 persen," ucap Romdhoni. 

Artinya,  secara standarisasi teknik jalan,  wilayah Kabupaten Malang saat disetujui adanya perubahan status tersebut. Hanya butuh pelebaran maupun peningkatan yang disesuaikan dengan kelasnya. "Jadi sekali lagi dengan perubahan tersebut,  jaringan jalan akan lebih terpola sesuai kelas dan peruntukannya, " pungkas Romdhoni. (*) 

Top