Sri Meicharini Kadispendukcapil Kabupaten Malang menyampaikan adanya perubahan berbagai pasal dalam Perda nomor 2/2009 disesuaikan dengan UU 24/2013. Selain tentunya untuk lebih mempermudah masyarakat (Foto: Nana/ MalangTIMES)
Sri Meicharini Kadispendukcapil Kabupaten Malang menyampaikan adanya perubahan berbagai pasal dalam Perda nomor 2/2009 disesuaikan dengan UU 24/2013. Selain tentunya untuk lebih mempermudah masyarakat (Foto: Nana/ MalangTIMES)

MALANGTIMES - Terbilang terlambat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang untuk terus mengawal perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 

Proses perubahan Perda tersebut, kini telah masuk dalam tahap publik hearing dengan acuan Ranperda yang  dilakukan oleh Dispendukcapil bersama tim Pansus DPRD Kabupaten Malang serta pakar dan pemerintah kecamatan. 

Melalui sosialisasi Ranperda atas perubahan Perda nomor 2 tahun 2009, Kamis (12/04) di Hotel Cakra, Turen, telah dihasilkan beberapa item yang akan ditindaklanjuti di tingkat eksekutif dan legislatif. 

"Inti perubahan dalam Ranperda ini ada enam point," kata Sri Meicharini Kepala Dispendukcapil Kabupaten Malang dan biasa disapa Rini dalam sambutannya, Kamis (12/04) kepada seluruh peserta perwakilan dari 33 kecamatan se-kabupaten Malang. 

Enam point perubahan yang secara detailnya dalam Ranperda berjumlah sekitar 57 butir pasal yang diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

Suasana Publik Hearing Ranperda tentang Perubahan Perda 2/2009 di Hotel Cakra,  Turen, Kamis (12/04) (Nana)

Pertama, mengenai pembebasan biaya retribusi administrasi pelayanan kependudukan. Perubahan pada point satu tercantum dalam Ranperda Pasal 96A yang berbunyi, "pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya,". 

"Point kedua perubahan adalah perlindungan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang kerap disalahgunakan oleh pihak tertentu," ujar Rini yang mencontohkan ada warga yang NIK-nya dipakai orang lain sebanyak puluhan tanpa sepengetahuan pemiliknya. 

Rini menegaskan,  apabila ada warga lain yang mengalami hal tersebut, pihaknya siap untuk melalukan tindakan. "Silahkan ke kantor kami untuk dilakukan pengurusan tersebut," imbuhnya. 

Untuk point ketiga adalah perubahan azas pelayanan dari peristiwa kepada domisili disusul dengan kelahiran tidak lagi memerlukan penetapan pengadilan. Berikutnya adalah pengakuan dan  pengesahan anak serta terakhir mengenai kolom agama. 

"Sekarang ada kolom untuk penghayat kepercayaan. Jadi bagi masyarakat penganut kepercayaan sudah bisa mengisinya di KTP-el," ujar Rini. 

Dari berbagai perubahan tersebut, seluruh peserta dari 33 kecamatan yang terlibat dalam publik hearing menyepakati Ranperda tersebut. Kalau pun ada masukan dari peserta tatarannya hanya diredaksional saja. 'Tidak sampai pada esensi klausul pasal yang telah dirancang," imbuh Rini. 

Tahapan yang telah dilalui tersebut,  membuat Ranperda tentang Perubahan atas Perda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tahun 2009, hanya tinggal menunggu pengesahan saja. 

Rini optimis dengan adanya Perda tersebut, bisa lebih memberikan pelayanan terbaik dalam ranah kependudukan pada masyarakat Kabupaten Malang. "Kita tinggal menguatkan sosialisasinya yang mungkin belum begitu optimal, karena wilayah yang sangat luas ini," pungkasnya.