MALANGTIMES - DPRD Kabupaten Malang melalui Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan melontarkan kritik terhadap pemerintah kecamatan yang dianggap lamban. 

Lontaran kritik terhadap kecamatan yang dianggap tidak bekerja atau lamban dalam melaksanakan pelayanan kependudukan terhadap masyarakat di wilayahnya, dikeluarkan oleh Ketua Pansus DPRD Kabupaten Malang. 

"Kami memiliki catatan terhadap beberapa kecamatan yang lamban dalam memberikan pelayanan kependudukan. Kami akan mencatatnya dan mengirim hal ini kepada Bupati Malang," kata Muslimin Ketua Pansus Ranperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Kamis (12/04) dalam acara Sosialisasi Perubahan Perda Kabupaten Malang nomor 2 tahun 2009 di salah satu hotel di Turen. 

Data yang dikantongi oleh DPRD terhadap pemerintah kecamatan yang dianggap lamban atau tidak bekerja dalam menyukseskan kepemilikan KTP-Elektronik, serta ketidakhadiran utusan kecamatan dalam acara sosialisasi tersebut, semakin memperkuat kritik yang dilontarkan. 

Muslimin menyatakan, ada 25 persen pemerintah kecamatan yang jadi catatan DPRD dari total 33 kecamatan yang dianggap lamban atau tidak bekerja dalam melayani masyarakat terhadap kebutuhan kependudukan. Padahal,  lanjutnya, sejak awal Maret 2018, pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang telah mendistribusikan blangko KTP-el ke seluruh kecamatan. 

"Artinya,  pelayanan KTP-el kini bertumpu di kecamatan. Kalau kecamatan tidak bekerja kan yang rugi masyarakat. KTP-el sangat penting dalam berbagai urusan saat ini," ujarnya. 

Dari penuturan Muslimin,  25 persen pemerintah kecamatan yang dianggap lamban tersebut, selain mengganggu proses kesuksesan Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Jatim) yang kian di depan mata juga membuat masyarakat menjadi enggan untuk mengurus kependudukannya. 

Pasalnya,  mereka yang telah memegang surat keterangan (suket) pengganti KTP-el saat akan mengurus dan mencetaknya di kecamatan,  malah disuruh mengurus syarat administrasi kembali di desa. 

"Padahal tinggal cetak saja,  tapi mereka malah membuat aturan baru dengan mengatasnamakan kesepakatan kepala desa se-kecamatan. Mestinya tidak usah. Ini kontraproduktif dengan tujuan pemerintah untuk mempermudah pelayanan, malah kembali dipersulit di tingkat kecamatan," ujar Muslimin yang kembali menegaskan, jangan membuat aturan yang malah mempersulit masyarakat.

Ketua Pansus yang juga Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malang ini juga mencontohkan, ada kecamatan yang dikirim blangko sekitar 1.000 keping lebih, progresnya baru tercetak 77 keping. 

"Ini kan bisa kita sebut mereka tidak bekerja atau mereka memang tidak faham aturan tentang ini," imbuhnya.  

Sri Meicharini Kepala Dispendukcapil Kabupaten Malang, di kesempatan yang sama menyatakan,  bahwa di pihaknya telah dilakukan berbagai upaya dalam mempercepat pelayanan kependudukan kepada masyarakat. Mengenai adanya catatan dari DPRD atas masih adanya pemerintah kecamatan yang terlihat lamban, pihaknya tidak bisa mengambil kebijakan sendiri. 

"Tugas kita mendistribusikan material kependudukan ke kecamatan dan sudah dilakukan. Sosialisasi pun sudah kita laksanakan. Kalau masih ada hal tersebut, kami serahkan kepada pimpinan," ujar Rini sapaan Kadispendukcapil Kabupaten Malang. 

Rini melanjutkan, untuk mempercepat pelayanan KTP-el kepada masyarakat, bahkan pihaknya sedang kembali meminta blangko kepada pemerintah pusat lagi. 

"Karena sebagian besar kecamatan telah hampir habis blangko KTP-el yang kami kirim. Ini menunjukkan tidak semua kecamatan lamban," pungkasnya.