Bagian ruas jalan Talangagung-Jalibar, Kepanjen, yang diusulkan untuk dijadikan jalan Provinsi. (Dok. Nana)

Bagian ruas jalan Talangagung-Jalibar, Kepanjen, yang diusulkan untuk dijadikan jalan Provinsi. (Dok. Nana)


Pewarta

Dede Nana

Editor

Heryanto


PU Bina Marga Peduli Jalan

MALANGTIMES - Ada 27 ruas jalan yang diusulkan untuk berubah secara fungsi dan statusnya oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten dengan persetujuan Bupati Malang,  sejak akhir tahun lalu. 

27 ruas jalan yang tersebar di berbagai wilayah,  khususnya di perkotaan dan wilayah wisata bagian selatan tersebut,  diusulkan untuk menjadi jalan Provinsi. 

Usulan perubahan status jalan dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi sepanjang 329,660 kilometer (km) didasarkan dengan adanya berbagai proyek skala nasional yang berada di wilayah-wilayah tersebut. 

Proyek Jalan Tol,  Kawasan Ekonomi Khusus,  Rencana Bandara Udara internasional, Bromo Tengger Semeru serta tindaklanjut jalan lingkar selatan (JLS) secara langsung berdampak pada perubahan wilayah yang ditempati pembangunan. Maupun wilayah-wilayah penyangga di sekitarnya. 

"Tentunya dengan hal tersebut kebutuhan sarana prasarana transportasi akan semakin meningkat. Hal ini membutuhkan jalan yang kualitasnya juga disesuaikan," kata Romdhoni Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang, Selasa (10/04). 

Seperti diketahui,  sampai saat ini kondisi exsisting jalan statusnya masih sebagai jalan lokal primer (JLP). Tentunya dengan status jalan tersebut, apabila berbagai proyek pembangunan nasional selesai,  akan menjadi terkendala dari sisi teknisnya. 

Secara langsung,  hal ini juga akan mengganggu hasil pembangunan skala nasional tersebut. "Hasilnya tentu tidak menjadi maksimal. Karenanya usulan perubahan status jalan tersebut sebagai upaya mensukseskan program nasional tersebut, " terang mantan Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Malang ini kepada MalangTIMES.

Konkritnya, tegas Romdhoni,  seluruh pembangunan besar tersebut memerlukan sistem jaringan jalan yang memadai sesuai fungsinya. 

"Karena dengan sistem jaringan jalan tersebut,  hasilnya akan optimal, " imbuhnya. 

Sayangnya,  usulan perubahan status dan kualitas jalan tersebut menjadi jalan kolektor primer (JKP) sampai saat ini belum mendapat respon dari tingkat Provinsi. Walaupun,  dalam berbagai kesempatan dan forum,  pihak Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang terus menyampaikan urgenitas persoalan tersebut. 

Belum adanya respon dari 27 ruas jalan tersebut, tidak membuat Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang putus asa. Pengawalan atas usulan tersebut terus dilakukan dalam upaya sinkronisasi program daerah dan nasional. Tentunya,  hasil yang maksimal dari pembangunan akan  berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. 

"Karenanya kita akan terus mengawal usulan tersebut. Kalau tidak ada perubahan status dan fungsi,  tentunya akan sulit bagi kita untuk melakukan peningkatan di ruas jalan terdampak itu, " pungkas Romdhoni. 

End of content

No more pages to load