Wabup Malang HM. Sanusi menyampaikan, keberadaan PKL tidak masalah kalau tidak mengganggu (Nana)

Wabup Malang HM. Sanusi menyampaikan, keberadaan PKL tidak masalah kalau tidak mengganggu (Nana)


Pewarta

Nana

Editor

Yunan Helmy


MALANGTIMES - Bertumbuhnya pedagang kaki lima (PKL), yang kerap membuat pemerintah kecamatan pening tujuh keliling dengan keberadaannya, mendapat angin segar dari orang nomor dua di Kabupaten Malang, yaitu HM. Sanusi. Wakil bupati (wabup) Malang itu, yang ditemui seusai  acara launching pendaftaran bacaleg PKB Kabupaten Malang,  menegaskan bahwa keberadaan PKL tidak apa-apa. 

"Tidak apa-apa mereka (PKL) beraktivitas. Yang penting tidak mengganggu ketertiban dan keamanan, " kata Abah Sanusi, panggilan akrab wabup Malang, kepada MalangTIMES. 

Pernyataan Abah Sanusi tersebut tentunya memberikan angin segar bagi para PKL yang kerap memilih berbagai wilayah yang notabene merupakan daerah larangan berjualan. Misalnya di troator dan bahu jalan, jalan protokol,  wilayah sempadan sungai serta beberapa lokasi lain yang diatur oleh Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. 

"Sekali lagi mereka tidak mengganggu kan? Mereka juga berjualan tidak permanen di lokasi-lokasi tersebut. Jadi, tidak apa-apa, " ujar Abah Sanusi yang dikejar pertanyaan media mengenai PKL yang berjualan di area yang dipasangi rambu atau tanda larangan. 

Dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Perda 15/2013 secara tegas ada larangan bagi PKL untuk beraktivitas di fasilitas umum yang  bukan peruntukannya serta diberi rambu dan tanda. Selain itu, PKL dilarang berjualan yang mengakibatkan terganggunya kebersihan, keindahan,  ketertiban, keamanan dan kenyamanan. 

Tanggapan Abah Sanusi yang serupa memberi angin segar dan membiarkan aktivitas para PKL di Kabupaten Malang, selain didasarkan karena masih tidak mengganggu dan tidak permanen bangunannya,  juga didorong belum siapnya Pemerintah Kabupaten Malang untuk melakukan relokasi. 

Hal ini juga ditegaskan Abah Sanusi yang menyatakan kalau ditertibkan,  mereka memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana kegiatan usaha. Selain hak lainnya yang diatur dalam Pasal 5 Perda 15/2013. "Kami belum siap itu. Laporan tentang PKL pun belum masuk. Jadi, selama tidak mengganggu, tidak apa-apa," ucap Abah Sanusi. (*)

End of content

No more pages to load