MALANGTIMES - Rendahnya kinerja penyerapan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Malang disebabkan karena belum banyak proyek yang berjalan pada triwulan pertama. Selain itu, pihak eksekutif tampaknya lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang negara.

Seperti diberitakan sebelumnya, hingga pertengahan Maret lalu angka serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang pada triwulan pertama 2018 masih kurang dari 10 persen.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang mencatat, serapan per 12 Maret di angka Rp 159,719 miliar atau 7,79 persen dari total APBD Kota Malang sebesar Rp 2,061 triliun.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto mengungkapkan bahwa serapan rendah di triwulan pertama merupakan hal yang biasa setiap tahun.

"Memang serapan masih relatif rendah, namanya kegiatan yang di luar penunjukan langsung (PL) rata-rata masih penyelesaian atau proses dokumen perencanaan," ujar Wasto saat ditemui di Balai Kota Malang.

Menurutnya, dokumen-dokumen perencaan memang harus lebih dulu diselesaikan karena akan menjadi dasar lelang. Misalnya perlunya ada detail engineering design (DED) atau rencana detail proyek infrastruktur.

"Karena kegiatan lelang umum pasti belum ada yang bisa dicairkan. Tapi semua program saat ini sedang berjalan," terangnya.

"Proyek yang pakai mekanisme PL pun kan sebagian baru selesai penunjukan atau ada yang proses dikerjakan. Kalau masih proses kan belum bisa mencairkan anggaran, sehingga belum masuk penyerapan," paparnya. Wasto pun menekankan adanya kehati-hatian penggunaan anggaran dalam pelaksaan program pemerintahan. 

Termasuk, tindakan konsultasi penggunaan anggaran ke institusi yang lebih tinggi. "Kehati-hatian menjadi perhatian. Tentu lebih cermat dan setiap keraguan lalukan konsultasi ke institusi yang membidangi. Misalnya belum yakin, ya konsultasi ke provinsi atau kementerian kalau dirasa ragu-ragu," paparnya. 

Pjs Wali Kota Malang Wahid Wahyudi menambahkan pihaknya telah menekankan pada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk meningkatkan serapan anggaran sesuai jadwal yang ada.

Hal tersebut, menurut Wahid dinilai penting untuk dilaksanakan. Sebab kegiatan masing-masing dinas dapat terus berjalan dengan baik jika tingkat serapan anggaran yang ada tidak terkendala.

"Dengan terserapnya anggaran yang ada, menunjukkan bahwa OPD juga dapat memberikan pelayanan terbaiknya pada masyarakat," ujar Wahid. Dia juga menghimbau kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk memberikan kinerja terbaiknya.

ASN juga diminta turut menjaga kondusifitas lingkungan kerja tanpa terpengaruh oleh permasalahan yang beberapa waktu lalu di rilis oleh Komisi Pemberanntasan Korupsi (KPK) RI.

"Sebagai PJS Walikota Malang, saya berharap situasi tersebut tidak mengganggu kinerja para ASN di lingkungan Pemkot Malang. Sehingga, pelayanan kepada masyarakat juga tetap harus terus berjalan," tegas Wahid.