Suasana Rapat Koordinasi Debat Publik Pertama yang digelar KPU Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Suasana Rapat Koordinasi Debat Publik Pertama yang digelar KPU Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Debat publik pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota dalam rangkaian Pilkada Kota Malang terancam batal digelar.

Pasalnya, belum ada kesepakatan antara tim sukses (timses) paslon dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang sebagai penyelenggara. 

Bahkan, dua timses paslon melakukan aksi walk out (WO) dari Rapat Koordinasi Debat Publik Pertama yang digelar KPU Kota Malang, hari ini (5/4/2018). Tepatnya, oleh timses paslon nomor urut 1 Ya'qud Ananda Gudban - Achmad Wanedi (Menawan) dan paslon nomor urut 2 Moch Anton - Syamsul Mahmud (ASIK). 

Kedua timses paslon menilai KPU Kota Malang sudah melanggar aturan terkait pelaksanaan debat paslon yang akan digelar Sabtu (7/4) mendatang.

Ketua Tim Pemenangan Paslon ASIK (Anton-Syamsul Idola Kita) Arief Wahyudi mengatakan, KPU bertindak tidak adil jika tetap memaksakan debat dengan undangan ditujukan pada paslon. 

Padahal, seperti diketahui, saat ini dua calon wali kota sedang menjalani proses hukum dan tidak bisa hadir pada debat publik tersebut. "Usulan kami, tanggal 7 April besok adalah debat antar wakil wali kota, maka akan menjadi adil," ujar Arief. 

Namun, seperti diberitakan sebelumnya berdasarkan petunjuk KPU Provinsi Jatim debat akan tetap digelar sesuai jadwal tanpa ada perubahan mekanisme.

"Kalau KPU tetap pada keputusannya (soal mekanisme debat paslon). Jadi buat apa kami ikut rapat terus," ujarnya usai meninggalkan kantor KPU Kota Malang. 

Arief menegaskan bahwa usul tersebut sebenarnya telah mereka sampaikan pada rapat koordinasi pertama, pada 29 Maret lalu. Menurutnya, hal tersebut tidak menyalahi PKPU (Peraturan KPU). "Tapi kalau seperti ini, KPU justru telah melanggar aturannya sendiri," tegasnya. 

Arief menguraikan, dalam PKPU sudah disebutkan soal sanksi untuk paslon yang tidak hadir. Namun, sanksi itu bakal diabaikan mengingat ketidakhadiran paslon karena menjalani proses hukum.

"KPU Kota Malang ini bikin putusan sendiri, kalau tidak hadir tidak ada sanksi. Kenapa aturan ini disiasati, tapi ketika satu paslon tidak hadir tidak bisa disiasati," keluhnya. 

Ketika ditanya apakah pihaknya akan tetap datang pada debat publik pada tanggal 7 April nanti, Arief belum bisa memastikan. "Akan kami rapatkan di internal kami, karena ini menyangkut rasa keadilan," kata dia.

Sementara itu, Juru Bicara Paslon Menawan Dito Arief mengatakan jika rapat kali ini merupakan kemunduran dari rapat sebelumnya. Menurutnya, PKPU no 4 tahun 2017 tidak bisa diterapkan begitu saja di Kota Malang.

Apalagi, lanjut dia, yang disampaikan oleh KPU, harus ada kearifan lokal, harus ada penyesuaian, serta harus ada pertimbangan khusus terkait pilkada. "Saya kira putusan tersebut harus ditimbang baik buruknya. Nah putusan hari ini lebih banyak buruknya kepada paslon yang ada," kata dia. 

Dia mengaku, kondisi saat ini merugikan paslon nomor urut 1 dan 2. "Ketika memaksakan putusan seperti ini, artinya menguntungkan salah satu paslon. Tentunya tidak baik bagi demokrasi Kota Malang," jelasnya. Oleh karena itu, pihaknya memutuskan untuk mengkaji ulang apakah akan hadir dalam debat paslon tanggal 7 April mendatang. 

Ketika ditanya alasan kenapa pihaknya walk out pada rapat koordinasi tersebut, Dito mengaku jika rapat tersebut tidak sesuai dengan rapat sebelumnya.

"Kami walk out, karena merupakan kemunduran," tegasnya. Dia pun mengatakan jika pihaknya belum memastikan apakah akan hadir dalam debat publik pada tanggal 7 April mendatang.