MALANGTIMES - Setelah ramai diberitakan media massa tentang statement pencabutan gugatan oleh Gunadi Handoko kepada tergugat Moch. Anton dan Syamsul Mahmud, tim kuasa hukum Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang memberikan klarifikasi dan menentukan sikap. 

Pencabutan gugatan yang dilakukan Gunadi Handoko terhadap Abah Anton (panggilan akrab Moch. Anton) dan tujuh tergugat lainnya membuat tim kuasa hukum Dewan Pimpinan Cabang PKB Kota Malang menyampaikan tujuh klarifikasinya yang antara lain. 

Pertama, setiap subjek hukum diajukan haknya untuk mengajukan gugatan dan diperiksa perkaranya oleh Pengadilan, demikian pula berhak mencabut gugatannya sepanjang sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Oleh karenanya Gunadi Handoko mengajukan gugatannya sebagaimana yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Malang dengan nomor perkara 14/Pdt.G/2018/PN.Mlg. 

Kedua, tidak ada yang istimewa dalam perkara perdata tersebut sebagaimana perdata umumnya, bilamana kemudian menjadi perhatian masyarakat tidak lain hanya karena terkait proses Pilkada Kota Malang 2018. 

Ketiga, tim kuasa hukum DPC PKB Kota Malang - tergugat I, LPP DPC PKB Kota Malang - tergugat II, DPP PKB - tergugat III, desk Pilkada Pusat PKB - tergugat IV, Moch Anton - turut tergugat I dan Syamsul Mahmud - turut tergugat II, sejak awal sudah melakukan kajian dan eksaminasi intern. 

"Kami pada posisi sangat siap menghadapi gugatan tersebut dengan penuh optimisme," kata salah satu tim kuasa hukum, Hamka. SH. 

Keempat, gugatan perkara perdata tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan kondisi yang dihadapi Moch Anton.

"Sangat tidak beralasan jika dikemukakan bahwa pencabutan gugatan tersebut didasarkan pada pertimbangan agar Moch Anton dapat fokus kepada masalah yang dihadapi saat ini," imbuhnya. 

Kelima, Moch Anton sampai saat sebelum dicabutnya gugatan oleh Gunadi Handoko merasa tidak memandang perkara perdata tersebut sebagai hal yang menggangu dan tidak mengharapkan sikap apapun dari penggugat. 

"Bahkan kami memandang positif gugatan dari saudara Gunadi Handoko, karena kami sangat yakin bahwa hasil akhirnya akan menguatkan legitimasi keputusan dewan pimpinan pusat PKB dalam menempatkan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang," paparnya. 

Keenam, PKB secara umum dan khususnya PKB Kota Malang tidak merasa terganggu, terbebani dan terpengaruh atas gugatan dari Gunadi Handoko. 

"Gugatan tersebut tidak berdampak bagi pencalonan Moch Anton dan Syamsul Mahmud selaku Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang," ujar Hamka. 

Terakhir, tim kuasa hukum PKB Moch Anton dan Syamsul Mahmud memandang pencabutan gugatan perkara perdata No. 14/Pdt.G/2018/PN.Mlg oleh Gunadi Handoko disebabkan karena ketidaksiapan penggugat. 

"Lebih baik mencabut gugatan daripada kesulitan membuktikan membuktikan dalil-dalil gugatannya yang sudah pasti akan berdampak pada kekalahannya dalam perkara ini," pungkasnya.