Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Malang Alim Mustofa (Foto : Dok/MalangTIMES)

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Malang Alim Mustofa (Foto : Dok/MalangTIMES)



Oknum Dinkes Kota Malang Diduga Ikut Kampanye  4

MALANGTIMES - Foto bersama yang dilakukan oleh Kepala UPT Puskesmas Arjuno dr Umar Usman bersama Calon Gubernur Saifullah Yusuf dapat ditindak tegas.

Sesuai aturan yang ada pada netralitas PNS dalam Surat Edaran Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tujuh larangan PNS ikut dalam kegiatan politik termasuk melakukan foto bersama dengan calon kepala daerah.

Terkait hal ini, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Malang Alim Mustofa mengatakan penindakan terhadap pelanggaran foto bersama melalui serangkaian tahapan.

"Kalau ada laporan kepada kami. Maka kami akan menyelidiki dulu di mana dan kapan foto itu diambil. Harus juga dilihat dulu apakah foto ini asli atau editan. Karena kan zaman sekarang orang bisa saja mengedit foto. Selain itu, apakah ada saksi-saksi yang melihat saat yang bersangkutan berfoto dengan calon kepala daerah. Kalau lokasinya di Kota Malang maka pengusutan pelanggaran ini menjadi kewenangan kami. Tetapi kalau di luar Kota Malang ya menjadi tanggung jawab Panwaslu daerah tersebut," jelas Alim saat dihubungi MalangTIMES, pada Senin (2/4/2018).

Alim menekankan kronologi foto diambil juga menjadi pertimbangan oleh Panwaslu dalam menindak tegas Aparatur Sipil Negara (ASN). Adanya saksi, kata Alim, menjadi penguat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh ASN.

"Jadi ada form laporan pelanggaran. Itu ditanggani oleh divisi kami namanya HPP atau Hukum Penindakan Pelanggaran. Yang melaporkan ada indikasi ASN melakukan pelanggaran misalnya nanti akan kami beri form," sambung Alim.

Disinggung mengenai pelanggaran serupa, Alim mengungkapkan sempat ada yang melaporkan adanya indikasi ASN mendukung salah satu calon Wali Kota Malang.

"Tapi gini laporan itu ditarik. Jadi ada laporan bahwa ASN mendukung salah satu pasangan calon Wali Kota Malang melalui status Facebook. Laporan itu dicabut karena status Facebook ASN yang bersangkutan sudah dihapus," beber dia.

Lebih lanjut, pihaknya belum menemukan ada pelanggaran netralitas ASN Kota Malang.

"Kalau pejabat ya pasti kami tahu. Tapi kan kalau ASN ini banyak misalnya kabid-kabid kan kami juga tidak dapat mengenali satu per satu. Jadi sementara ini belum ada pelanggaran yang kami temukan," tukasnya. (*)

End of content

No more pages to load