Pencairan ADD Terhambat SK PPK

MALANGTIMES - Rencana pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD dan Dana Desa dari APBN terkendala, meski Perwal untuk ADD dan Dana Desa sudah diteken walikota.

Hal tersebut diungkapkan Kabag  Administrasi Pemerintahan, Suliyanah. Menurutnya, SK pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) belum tuntas.

"Masih diproses di bagian hukum, karena tiap desa terlambat menyerahkan usulan nama anggota PPK," katanya.

Selain itu, lambatnya pencairan lantaran banyak perangkat desa belum mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Padahal, hal itu merupakan salah satu syarat pencairan.

Sementara itu, anggota BPD Desa Oro-oro Ombo, Maman Adi S, mengakui, pihaknya belum mengesahkan APBDes. Sebab, kepala desa belum menyerahkan dokumen APBDes untuk dibahas bersama BPD.

"Pengesahan APBDes butuh waktu cukup lama, salah satunya mempertimbangkan aspirasi warga saat Musrenbang," paparnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, walikota memerintahkan Bagian Pemerintahan agar segera mencairkan ADD dan Dana Desa, sehingga tidak terlambat direalisasikan, tanpa menunggu pengesahan Perda Desa.

Top