Kadispendukcapil Kabupaten Malang Sri Meicharini gandeng Dinas Pendidikan untuk memenuhi hak pelajar yang sudah wajib E-KTP. (Nana)
Kadispendukcapil Kabupaten Malang Sri Meicharini gandeng Dinas Pendidikan untuk memenuhi hak pelajar yang sudah wajib E-KTP. (Nana)

MALANGTIMES - Perhelatan Pilihan Gubernur Jawa Timur (Jatim) 2018 semakin dekat. Jadwal pemilihan tanggal 27 Juni nanti, tentunya membutuhkan finalisasi administrasi. Khususnya bagi masyarakat pemilih sebagai subjek berhasil tidaknya gelaran demokrasi lima  tahunan ini. 

Kepemilikan E-KTP menjadi syarat wajib bagi masyarakat dalam melabuhkan pilihannya. Sayangnya, urusan E-KTP inilah yang menjadi kendala besar dalam menyambut Pilkada dan Pilpres 2019 nanti. 

Dari data KPU Pusat tercatat ada sekitar 6,7 juta pemilih Pilkada 2018 yang belum memiliki E-KTP. Hal ini tentunya sangat berbahaya dalam menyukseskan perhelatan demokrasi tersebut. 

Di Kabupaten Malang, kondisi ini pun terjadi. Beberapa pekan lalu KPU Kabupaten Malang merilis ada sekitar 66.031 warga yang belum memegang E-KTP. Rilis tersebut,  membuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang memberikan konfirmasi mengenai hal tersebut. 

Sri Meicharini Kepala Dispendukcapil Kabupaten Malang menegaskan, bahwa jumlah tersebut bisa saja tidak sebanyak data yang ada. "Ada kemungkinan mereka sudah memiliki E-KTP tapi pindah domisili. Atau adanya perubahan status. Kemungkinan belum perekaman juga bisa terjadi," terangnya beberapa waktu lalu. 

Walau dengan kondisi tersebut,  Dispendukcapil Kabupaten Malang yang telah melakukan beberapa pemetaan atas persoalan tersebut, terus melakukan berbagai terobosan. Salah satunya adalah dengan menggandeng Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam upaya menyisir para pemilih pemula. 

Penyisiran pemilih pemula dari kalangan pelajar di berbagai sekolah menjadi penting dalam upaya menuntaskan adanya warga wajib E-KTP sebagai syarat wajib melakukan pemilihan. 

"Walau Surat Keterangan (Suket) juga bisa digunakan untuk syarat memilih dalam Pilgub,  tapi kami terus melakukan jemput bola," ujar Rini kepada MalangTIMES. 

Beberapa waktu lalu, Dispendukcapil Kabupaten Malang mengintensifkan program Jebol Anduk di beberapa desa yang dikategorikan masih banyak warganya yang belum melakukan perekaman. 

Selain tentunya tetap fokus untuk melakukan penyasaran pemilih pemula di sekolah wilayah Kabupaten Malang. "Kita rancang strategi agar pelajar yang sudah wajib memiliki E-KTP bisa melalukan perekaman tanpa mengganggu aktivitas belajarnya. Untuk ini kita menggandeng Dinas Pendidikan," terang Rini. 

Rini juga berharap,  dengan adanya kebutuhan cukup mendesak terkait kebutuhan Pilgub 2018 dan Pilpres 2019, seluruh elemen,  khususnya kepala sekolah bisa kooperatif untuk mengatur jadwal istirahat siswa untuk diisi dan  dipergunakan  perekaman E-KTP. 

"Kita berharap semua ikut mendukung dalam menyukseskan kepemilikan E-KTP. Baik untuk tujuan Pilgub, Pilpres maupun sebagai bentuk hak warga," pungkas Rini.