Ketua KPU Kota Malang Zainuddin. (Foto: Hezza Sukmasita/MalangTIMES)
Ketua KPU Kota Malang Zainuddin. (Foto: Hezza Sukmasita/MalangTIMES)

MALANGTIMES - KPU Kota Malang akan berkonsultasi dengan KPU Provinsi dan pusat untuk menetapkan langkah strategis menyikapi tsunami politik yang dialami dua calon Wali Kota Malang yang saat ini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).    

Langkah itu diambil KPU Kota Malang sekaligus menanggapi usulan dari tim tim ASIK dan Tim Menawan untuk mengundur masa debat terbuka atau mengubah mekanisme debat.

Ketua KPU Kota Malang Zainuddin meminta waktu untuk berkonsultasi dengan KPU Jatim dan Pusat sebelum memutuskan langkah terbaik menyikapi persoalan ini.

Hal tersebut diungkapkannya saat rapat koordinasi debat paslon pertama di Kantor KPU Kota Malang, Kamis (29/3). Pria yang akrab disapa Jae ini mengungkapkan pihaknya perlu melakukan koordinasi. 

"Prinsipnya KPU akan tetap melakukan debat. Perkara nanti diundur atau hanya wakil wali kotanya saja masih akan kami konsultasikan,"ungkapnya.

"Yang pasti target kami maksimal pertengahan April harus sudah terlaksana untuk debat tahap pertama. Karena debat tahap kedua kan jadwalnya sebelum puasa," imbuhnya.

Jae menjelaskan terkait dengan mekanisme debat yang sempat nenjadi pertanyaan bila calon wali kota tidak hadir dalam agenda tersebut. Dirinya menjelaskan pemberian sanksi ketidakhadiran dalam agenda debat akan dilakukan apabila calon menolak untuk hadir.

"Dijelaskan pada pasal 22 PKPU peserta yang menolak hadir akan dikenai sanksi,"jelasnya.

"Selain dua masalah berhalangan hadir karena sakit dan sedang beribadah, masalah hukum tidak dijelaskan. Jadi kami harus minta surat keterangan dari yang bersangkutan terkait dengan ketidakhadirannya dalam debat," jelasnya lagi.

Jae mengatakan untuk permasalahan tersebut berada di luar poin sanksi. "Untuk alasan tersebut di luar poin sanksi,"ujarnya.