Ilustrasi informasi terkait pemutakhiran data pemilih yang dipasang di kantor-kantor kelurahan. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Ilustrasi informasi terkait pemutakhiran data pemilih yang dipasang di kantor-kantor kelurahan. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Ketiga Pasangan Calon (Paslon) Wali dan Wakil Wali Kota Malang dalam Pilkada, Juni mendatang bakal memperebutkan 659 ribu suara warga. Jumlah tersebut merupakan hasil akhir perhitungan pemilih yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang.

Baca Juga : Ini Jawaban Ustaz Yusuf Mansur saat Ditanya Apakah Dukung Anies Baswedan Maju Pilpres 2024

KPU Kota Malang telah menggelar rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga akhir Februari lalu. Namun, jumlah tersebut masih bisa berubah hingga penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Komisioner Divisi Perencanaan dan Data KPU Kota Malang, Deny Bachtiar mengatakan, pihaknya baru saja melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Wali Kota (Pilwali) 2018.

Data yang dihasilkan merupakan hasil rekapitulasi dan hasil pencocokan dan penelitian (coklit) di lapangan dari tim Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Dari data tersebut kemudian naik ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan selanjutnya ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

"Rencananya nanti tanggal 17 Maret akan melakukan rekapitulasi DPS tingkat Provinsi. Setelah itu nanti hasil DPS ini akan kami sampaikan kepada kelurahan dan RW untuk diumumkan kepada masyarakat," ujarnya pada saat acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan DPS di Hotel Sahid Montana 2 Kota Malang, hari ini (15/3/2018).

"Nanti masyarakat bisa melakukan kroscek apakah namanya sudah masuk dalam daftar pemilih sementara atau belum," lanjutnya. Jika belum, lanjut Deny, masyarakat bisa langsung datang ke PPS untuk meminta form tanggapan masyarakat disertai dengan bukti berupa e-KTP atau surat keterangan dan juga kartu keluarga (KK).

Dia menerangkan, jumlah DPS yang akan ditetapkan, rencananya sebanyak 659 ribu pemilih. "Ini kemungkinan masih bisa berubah. Pasalnya, sampai penetapan DPT masih ada waktu. Termasuk tanggapan masyarakat," jelasnya.

Sementara itu, dari hasil coklit di lapangan, pihaknya banyak melakukan pencoretan. Setidaknya, pihaknya telah melakukan pencoretan terhadap 90 ribuan nama yang terdaftar dalam daftar pemilih.

Dia menerangkan, ada 10 kategori pada pencoretan tersebut. Diantaranya meninggal dunia, ganda, pindah domisili, tidak dikenal, bukan penduduk, TNI, Polri, dan hilang ingatan.

Baca Juga : Dewan Dorong Pemkot Malang Salurkan Bantuan Sembako bagi Warga Terdampak Covid-19

"Kalau domisili baru dan belum masuk daftar pemilih, bisa di tanggapan masyarakat mendaftarkan diri ke PPS. Jadi nanti menyerahkan fotocopy surat keterangan atau e-KTP dan juga KK," paparnya. Deny mengungkapkan, dari 10 kategori tersebut, prosentase pencoretan paling besar yakni pindah domisili, bukan penduduk, dan tidak dikenal. "Meninggal dunia juga lumayan," sambungnya.

Dia membeberkan, dari 659 ribu pemilih, jumlah laki-laki dan perempuan cenderung berimbang. Sedangkan untuk pemilih pemula, pihaknya hanya menerima dari Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4), yakni sebanyak 7,5 persen atau sekitar 49 ribu pemilih. "Tapi kan nanti di coklit lagi, nah jumlahnya itu yang belum direkapitulasi," kata dia.

Sementara itu, terkait Surat Keterangan (suket), Deny menjelaskan, prinsipnya jika sudah penetapan DPT, daftar pemilih tidak berubah.

"Itu nanti juga untuk bahan pada saat coblosan, termasuk logistik surat suara. Kalau misal ada orang yang dalam DPT itu tidak masuk, pada saat coblosan bisa gunakan e-KTP atau suket," terangnya.

Namun pihaknya mengimbau, jika bisa masuk DPT sekarang, lebih baik disegerakan. "Kami juga imbau, karena di sini termasuk tinggi tidak penuhi syaratnya, kami imbau warga yang ber-KTP wilayah setempat,  tetapi secara fisik tidak di wilayah itu, segera melakukan tanggapan masyarakat. Karena, kebanyakan kami yang mencoret coklit hasil PPDP karena tidak bisa ditemui pada saat coklit," papar dia.

Dia mencontohkan, terkadang ada warga yang mengontrak kemudian pindah. Namun, tidak lapor kepada RT/RW, sedangkan secara administrasi masih penduduk situ. "Tapi secara fisik tidak ada. Nah petugas PPDP kesulitan untuk kroscek itu. Akhirnya dicoret," jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta agar warga segera melakukan pelaporan. "Kami beri batas waktu sampai tanggapan masyarakat berakhir, sekitar tanggal 2 April," ujarnya.

Selanjutnya, setelah tahapan DPS ini, pihaknya akan melakukan rekapitulasi data menjadi DPT. Selanjutnya akan ditingkatkan ke Kota/Kabupaten, maksimal tanggal 19 April mendatang. "Bisa jadi lebih awal," pungkasnya.