Lewat Bina Desa di bawah kepemimpinan Bupati Rendra Kresna, Nawa Cita ke-3 Presiden Jokowi telah berjalan selama 7 tahun di Kabupaten Malang. (Nana)
Lewat Bina Desa di bawah kepemimpinan Bupati Rendra Kresna, Nawa Cita ke-3 Presiden Jokowi telah berjalan selama 7 tahun di Kabupaten Malang. (Nana)

MALANGTIMES - Nawa Cita ke-3  Joko Widodo (Jokowi) sejak menjadi presiden tahun 2014, yaitu  membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,  telah lama berjalan di Kabupaten Malang.

Melalui program Bakti Sosial Menata Desa (Bina Desa) yang telah berjalan sekitar 7 tahun,  Nawa Cita ke-3 Jokowi telah berjalan dan menemukan ruangnya sampai saat ini. 

Baca Juga : Hari Ini, Pemkot Malang Luncurkan Bansos Tahap Awal bagi Warga Terdampak Covid-19

Di bawah kepemimpinan Bupati Dr H Rendra Kresna, program-program kerja di jajarannya diwajibkan lahir dari suara rakyat di desa. Hasilnya, selama dua periode kepemimpinannya tersebut, arah pembangunan di Kabupaten Malang semakin terarah,  tepat guna dan tentunya selaras dengan program pemerintah pusat. 

Rendra menyampaikan,  dirinya beserta jajarannya menyadari dengan menyerap aspirasi dan mendengarkan secara langsung suara rakyat,  roda pembangunan akan menemukan fungsi dan manfaatnya. "Saat kebijakan pemerintah tidak  meninggalkan rakyat,  maka bisa dipastikan seluruh pembangunan akan dinikmati masyarakat. Pemkab Malang pun begitu. Melalui Bina Desa ini, apa yang disuarakan Presiden Jokowi melalui visi misi pembangunannya menemukan ruangnya," kata Rendra,  Rabu (14/03) malam di Desa Bangelan,  Kecamatan Wonosari. 

Membangun dari pinggiran, apabila diharfiahkan dengan wilayah Kabupaten Malang, adalah perdesaan. Maka,  menjadi tepatlah Nawa Cita ke-3 Presiden Jokowi dalam konteks pembangunan yang selama ini dirintis oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Menurut Rendra kepada ribuan warga yang hadir dalam acara silaturahmi Bina Desa, saat desa telah menjadi kuat dan mandiri, maka Indonesia akan juga menjadi kuat. 

Bertolok dari kesadaran yang  diaplikasikan secara berkelanjutan dalam program Bina Desa yang hampir menginjak usia ke tujuh ini,  tentunya juga masih ada kendala. Rendra menyampaikan, persoalan dana selalu menjadi kendala di pemerintahan daerah mana pun. "Dana yang terbatas tentunya yang membuat  seluruh aspirasi tidak bisa teranggarkan dalam satu tahun anggaran. Karenanya,  melalui Bina Desa ini,  masyarakat juga harus tahu. Solusinya adalah dengan adanya prioritas," imbuh bupati yang dijuluki Bapak Desa ini. 

Baca Juga : Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batu Sudah Cair, Berikut Jadwal dan Lokasi Tokonya

Tentunya,  kendala anggaran daerah yang ada  tidak menjadi penyebab pemerintah Kabupaten Malang berdiam diri. Sebaliknya, seluruh aspirasi ditampung,  digodok dalam kerangka kebijakan serta dilakukan analisis prioritasnya. 

"Kalau tidak teranggarkan tahun ini,  kita prioritaskan untuk tahun depannya. Jadi, aspirasi warga desa tetap yang menjadi dasar kita membuat kebijakan, " pungkas ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur (Jatim) ini. (*)