MALANGTIMES - Sikap gegabah Kepala SMPN 4 Kepanjen dalam menyampaikan pendapatnya di depan umum, menuai reaksi keras dari DPRD Kabupaten Malang. 

Ucapan Suburyanto Kasek SMPN 4 Kepanjen yang dianggap melakukan pelecehan institusi dewan rakyat tersebut adalah bahwa dirinya tidak membutuhkan dewan dalam urusannya. Ini memantik Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang bereaksi sangat keras. 

Baca Juga : Belajar dari Rumah Lewat TVRI Mulai Hari Ini, Intip Jadwalnya Yuk!

"Ini sudah pelecehan institusi bukan lagi personal. Dia juga berucap yang juga melecahkan bupati. Ini negara yang punya aturan. Tidak arogan dan sombong-sombongan begitu," kata Unggul Nugroho,  Rabu (14/03). 

Politisi partai Gerindra ini juga menegaskan, pihaknya bisa saja kalau mau jelek-jelekkan dan saling serang, menghantam Subur. "Seharusnya tidak umbar omongan begitu. Banyak laporan masyarakat atas perbuatannya selama menjabat jadi Kasek. Kita bisa saja menghantamnya," ujar Unggul dengan nada tinggi. 

Unggul yang terkesan emosi dengan sesumbar Subur melanjutkan, pihaknya dalam persoalan yang kini menjadi ramai di SMPN 4 Kepanjen, hanya ingin melakukan klarifikasi secara konstitusional. "Tapi komentarnya sangat melecehkan kami. Kita undang untuk hearing tidak juga datang," imbuhnya. 

Polemik SMPN 4 Kepanjen yang berlarut dan kini membuat wakil rakyat berang menjadi persoalan baru di tengah kusutnya permasalahan yang belum selesai ini. 

Sikap Subur yang terkesan arogan dengan pernyataannya yang tidak membutuhkan DPRD dalam persoalan yang menimpa sekolah unggulan di Kabupaten Malang ini, dituntut secara tegas untuk diklarifikasi. 

Unggul menyampaikan pihaknya kembali akan mengundang Subur, Dinas Pendidikan serta pihak yang terlibat konflik tanggal 21 Maret mendatang. "Lihat saja nanti apa dia hadir atau kembali mangkir," ujarnya. 

Baca Juga : Cegah Covid 19 Pada Lansia dan Anak-Anak, Pemkot Batu Akan Beri Tambahan Nutrisi

DPRD Kabupaten Malang nantinya akan meminta Subur untuk mengklarifikasi pernyataan yang terkesan melecehkannya serta melecehkan Bupati.  "Itu nanti yang kami minta pertama kalinya. Kedua adalah klarifikasi persoalan yang menjadi viral dan meresahkan di SMPN 4 Kepanjen," ujar Unggul yang menyampaikan Subur terkesan tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan persoalan tersebut. 

Di tempat berbeda,  Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Malang Kusmantoro Widodo juga menegaskan,  persoalan baru yang dinilai melecehkan institusinya sangat disesalkan. 

Widodo menegaskan, bila masyarakat atau siapapun tidak membutuhkan DPRD itu merupakan hak pribadi. "Tapi tentunya tidak seperti pernyataannya Kasek itu. Kita adalah representatif rakyat. Apabila ada masalah kita jadi ruang aduan mereka," ujarnya. 

Subur, bagi Widodo tidak memahami fungsi dari DPRD sehingga melontarkan pernyataan yang  bernada melecehkan tersebut. "Jadi tentunya perlu ada evaluasi baginya yang dilakukan oleh Disdik Kabupaten Malang. Seorang ASN apalagi pendidik tidak pantas bicara seperti itu," pungkas Widodo.