Tangkapan layar akun Instagram milik tiga calon Wali Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/ MalangTIMES)
Tangkapan layar akun Instagram milik tiga calon Wali Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/ MalangTIMES)

MALANGTIMES - Malang Corruption Watch (MCW) menyebut ketiga Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang belum memiliki komitmen yang jelas dalam pemberantasan korupsi. Visi dan misi dari ketiganya dinilai tidak secara nyata bakal melakukan tindakan pencegahan korupsi di lingkungan Pemeritah Kota (Pemkot) Malang. 

Baca Juga : Ini Jawaban Ustaz Yusuf Mansur saat Ditanya Apakah Dukung Anies Baswedan Maju Pilpres 2024

Divisi Advokasi Politik MCW Syamsu Hidayat mengungkapkan bahwa visi dan misi merupakan elemen penting bagi warga Kota Malang untuk menentukan kepala daerah pilihan mereka pada pilkada, Juni mendatang. "Jika visi calon tidak anti korupsi, itu indikasi pilkada tidak berintegritas," papar Syamsu.

Terlebih, visi-misi kepala daerah terpilih merupakan cikal bakal Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Daerah Kota Malang untuk jangka lima tahun ke depan. "Paslon dalam penyusunan (visi misi) tidak menjadikan isu anti korupsi sebagai hal yang penting. Padahal di dalam Perda Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sudah tersirat diamanatkan," terangnya. 

Padahal, lanjut Syamsu, soal korupsi ini merupakan poin penting mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Apalagi tindak rasuah di Kota Malang telah terbukti. Dengan turunnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang menyeret oknum pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif. 

Baca Juga : Dewan Dorong Pemkot Malang Salurkan Bantuan Sembako bagi Warga Terdampak Covid-19

Oleh karena itu, lanjut Syamsu, MCW bersama masyarakat mendesak agar paslon menjadikan isu anti korupsi menjadi landasan utama. "Terutama dalam penyusunan visi misi. Karena anti korupsi merupakan kunci yang mendasar untuk memberikan pelayanan publik yang baik untuk masyarakat Kota Malang," pungkasnya.