Jatim Times Network Logo
Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Pemerintahan

Dukung Pemprov Jatim Bangun Integritas Bersama KPK, Kota Malang Siap Lakukan Ini

Penulis : Nurlayla Ratri - Editor : Lazuardi Firdaus

07 - Mar - 2018, 20:27

Pjs Wali Kota Malang Wahid Wahyudi dan Ketua DPRD Kota Malang Abdul Hakim melakukan tanda tangan komitmen bersama Pemprov Jatim dan KPK. (Foto: Humas Pemkot Malang for MalangTIMES)
Pjs Wali Kota Malang Wahid Wahyudi dan Ketua DPRD Kota Malang Abdul Hakim melakukan tanda tangan komitmen bersama Pemprov Jatim dan KPK. (Foto: Humas Pemkot Malang for MalangTIMES)

MALANGTIMES - Mengubah dari antri (korupsi) menjadi anti (korupsi) menjadi statemen lugas Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo. Hal tersebut disampaikan saat mengawali kegiatan rapat koordinasi dan penandatanganan komitmen bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. 

Berlangsung di Gedung Grahadi Surabaya, jajaran pimpinan eksekutif dan legislatif tingkat kabupaten/kota di Jatim turut hadir dalam kegiatan tersebut. "Perlu dikonstruksi dengan baik, sungguh-sungguh dan berintegritas. Apalagi ada banyak wilayah rawan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan," ujar Pakdhe Karwo, sapaan akrabnya. 

Baca Juga : Hari Ini, Pemkot Malang Luncurkan Bansos Tahap Awal bagi Warga Terdampak Covid-19

Dia mencontohkan wilayah rawan itu misalnya pada tahap penyusunan APBD, pengelolaan pajak dan retribusi, pengadaan barang dan jasa, perizinan, belanja hibah dan bantuan sosial, serta biaya perjalanan dinas. "Khusus untuk tahap penyusunan APBD, meskipun sudah ada e-planning dan e-budgeting tapi masih saja ada (ditemukan) pemerasan dan suap, ini karena faktor (rendahnya) integritas," terangnya. 

Hal lain yang disorot yakni terkait dengan pengelolaan pajak dan retribusi. Soekarwo meminta daerah tidak menggunakan sistem mono-kanal atau kanal tunggal, melainkan harus membuka multi-kanal. "Artinya, tempat pembayaran dan media bayar jangan hanya satu. Buka ruang kemudahan pembayaran pajak maupun retribusi. Stressing atau penekanannya adalah kemudahan dalam pembayaran secara sistem dan non-tunai," terang gubernur yang menjabat dua periode itu. 

Ada pun langkah-langkah strategis yang dilakukan Pemprov Jatim dan dilanjutkan pada 38 Pemkot/Pemkab di bawahnya yakni penguatan atas pengawasan manajemen. Selain itu juga penguatan kewenangan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) serta optimalisasi e-planning dan e-budgeting. 

Terlebih, Soekarwo menyebut di Jatim baru 35 kota/kabupaten  menerapkan e-budgeting. Artinya, masih ada 3 daerah yang belum. Juga mmasih sedikit daerah yang memiliki Unit Pengendali Gratifikasi (UPG). "Perlu diperhatikan ini, baru 30 persen UPG dari 38 kota/kabupaten. Artinya,  banyak kota/kabupaten belum ada UPG-nya. Lha ini mana komitmennya," tantang  Soekarwo.

Dalam konteks penguatan komitmen bersama, pada waktu yang bersamaan dilaksanakan penandatanganan komitmen oleh Gubernur, Ketua DPRD Jatim, Kejati, Kapolda, serta wali kota, bupati dan ketua dewan kota/kabupaten se-Jatim. Termasuk, Pjs Wali Kota Malang Wahid Wahyudi dan Ketua DPRD Kota Malang Abdul Hakim. 

Wahid mengungkapkan, beberapa penekanan yang disampaikan dalam rakor tersebut bakal segera ditindaklanjuti di Kota Malang. "Yang telah ditindaklanjuti di Kota Malang di antaranya e-budgeting dan Unit Pengendali Gratifikadi telah ada. Dan tentu Pemkot Malang terus berkomitmen untuk membangun kualitas penganggaran yang memang pro pelayanan," ujar Wahid. 

Termasuk juga peningkatan dari sisi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. "Karenanya, sejak awal di Kota Malang saya tekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informatika (IT)," tambah pria yang juga Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim itu. 

Selain itu, terkait APIP, menurut Wahid juga menjadi perhatian penting. Sebab sebelumnya dalam pertemuan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonsesia (Apeksi), penguatan APIP juga menjadi fokus. "Saya sepakat perlu terus ada penguatan. Karena memang secara fungsi, dari peran APIP ini pula, pencegahan dapat dimaksimalkan," tegasnya.

Baca Juga : Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Batu Sudah Cair, Berikut Jadwal dan Lokasi Tokonya

Sementara itu, Sekretaris Irjen Pembangunan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sutejo menyampaikan indeks persepsi korupsi Indonesia masih di angka 37. Bahkan, dalam pemeringkatan mengalami penurunan dari peringkat 90 turun ke 96. "Ini memang pekerjaan besar semua pihak untuk melakukan pencegahan," ujarnya.

Catatan dari Kemendagri, lanjutnya, bahwa pintu awal kegagalan manajemen pemerintahan dan menjadi pintu awal korupsi di daerah adalah inkonsistensi antara dokumen perencanaan dengan penganggaran.

Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI La Ode M Syarif selaku pembicara utama menyentil para penyelenggara negara untuk belajar dari warisan budaya. "Heritage yang sering kita lihat atau kita datangi sesungguhnya jadi pelajaran berharga. Pelajaran berharga, bahwa bangunan-bangunan bersejarah itu masih kuat meski sudah bertahun-tahun. Sementara sekarang banyak kualitas gedung saat ini mudah roboh," terangnya.

Menurutnya, realitas tersebut membuktikan adanya kesalahan dalam perencanaan, pengerjaan dan atau pengawasannya. "Bukan karena (dibuat) Belanda sehingga gedung heritage kuat. SDM kita nggak kalah, tapi integritas yang harus dibenahi," tukas La Ode.  

Merespon tuntutan agar KPK lebih mengutamakan pencegahan daripada penindakan, La Ode menegaskan itu sudah dilakukan. "KPK punya lima tahapan. Yakni koordinasi, pencegahan, supervisi, monitoring baru penindakan. Dan itu selalu kami lalui. Yang menjadi masalah, daerah abai saat kami ingatkan dan berujung pada langkah penindakan," pungkasnya.


Topik

Pemerintahan berita-malang pjs-walikota-malang pencegahan-korupsi bangun-integritas-bersama-KPK


Bagaimana Komentarmu ?


JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Malang Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

Nurlayla Ratri

Editor

Lazuardi Firdaus