MALANGTIMES - Diklaim telah tidak ada kasus gizi buruk di Kabupaten Malang, tidak lantas membuat pemerintah daerah ini bisa berpuas diri. 

Ada pepatah, semakin jujur membuka persoalan kesehatan akan semakin banyak kasus yang akan ditemukan. Sebaliknya, semakin sempurna kesehatan dalam angka maka perlu untuk terus dipertanyakan validitasnya. 

Hal ini yang juga diungkap Dokter Hadi Puspita saat menjabat Kepala Puskesmas Kepanjen kepada media nasional. 

Di Kabupaten Malang kasus gizi buruk balita pun pernah menghiasi dan menjadi rapot merah pemerintahan daerah. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang pernah merilis adanya 27 balita yang menderita gizi buruk sekitar tahun 2017. Menurun sekitar setengahnya di tahun 2008 menjadi 14 balita dan empat jiwa diantaranya meninggal. Di tahun 2009 ditemukan juga kasus gizi buruk kronis sejumlah lima orang. 

Kondisi malnutrisi balita, bahkan terbilang banyak di Kabupaten Malang. Tercatat di tahun 2007 sebanyak 113 jiwa dan tahun 2008 naik menjadi 300 jiwa.  

Rentang waktu terbilang lama, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang masih mencatat pada tahun 2016 masih ada 1.322 balita berkategori berat badan sangat kurang atau 0,79 persen dari jumlah keseluruhan balita. 

"Kalau gizi buruk sudah tidak ada. Untuk balita dengan berat badan kurang juga sudah menurun drastis. Kita perkirakan penurunannya di bawah 1.000 balita," kata Abdurrahman Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang kepada media.

Pernyataan Abdurrahman tersebut, artinya walau kasus gizi buruk balita sudah lenyap di Kabupaten Malang, tapi potensi untuk kembali menjadi momok bagi dunia kesehatan tetap bisa terjadi. Hal ini dikarenakan, kondisi malnutrisi secara status satu strip menuju gizi buruk. 

Persoalan gizi buruk atau pun kasus malnutrisi balita, juga pernah secara langsung dikomentari Bupati Malang Rendra Kresna. Orang nomor satu di Kabupaten Malang ini secara tegas menyampaikan bahwa untuk gizi buruk balita di wilayahnya sudah tidak ada lagi. 

"Kalau pun yang ramai diberitakan itu mungkin malnutrisi. Ini tidak berhubungan dengan kemiskinan,  tapi lebih pada minimnya pengetahuan mengenai asupan gizi dan nutrisi. Bisa juga karena perilaku masyarakat," ujar Rendra yang juga menyampaikan untuk sosialisasi mengenai hal tersebut Dinas Kesehatan sudah melakukan berbagai upaya. 

Beberapa langkah yang dilakukan Dinas Kesehatan, misalnya melalui program pemantauan dan pemberdayaan rawan gizi terpadu di berbagai wilayah di Kabupaten Malang. Bahkan, untuk anggaran Pemerintah Kabupaten Malang telah menganggarkan dana sebesar Rp 525 juta dalam menangani kasus malnutrisi balita. 

Sayangnya, Abdurrahman saat kembali dikonfirmasi MalangTIMES melalui telepon maupun pesan singkat WA, belum memberikan data konkrit mengenai berapa jumlah balita yang masih mengalami malnutrisi di Kabupaten Malang.