MALANGTIMES - Wali Kota Malang (non-aktif) Moch. Anton membeber soal pemanggilannya sebagai saksi dalam sidang kasus korupsi dengan terdakwa mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang Jarot Edy Sulistiono. Di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Anton mengakui berkomunikasi mengenai percepatan pengesahan APBD Perubahan Kota Malang.  

Kepada MalangTIMES, Anton mengaku dalam persidangan tersebut dirinya dicecar oleh hakim terkait 'uang pokir' atau uang pokok pikiran yang menjadi sandi uang pelicin pengesahan anggaran. "Ditanya soal uang pokir yang Rp 700 juta. Ada keterangan saksi, dalam hal ini menyebut saya menyetujui pokir. Saya sampaikan di persidangan bahwa itu keterangan bohong," tegas pria yang kembali mencalonkan sebagai wali kota itu.

Anton mengaku mengetahui laporan adanya uang pokir tersebut dari terdakwa Jarot saat awal penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. "Saya sampaikan bahwa saya mengetahui pokir itu dari Jarot sebagai terdakwa. Pada waktu pemeriksaan KPK, saya panggil (Jarot) ke kantor. Pak Jarot menyampaikan, becik ketitik ala ketara (yang baik terlihat, yang buruk tampak), itu maksudnya apa saya tidak tahu," paparnya di sela kegiatan kampanye. 

"Pada waktu saya sedang di luar negeri atau di luar kota, itu menyampaikan bahwa secara diam-diam Pak Cip (mantan Sekda Kota Malang Cipto Wiyono) minta Rp 900 juta. Rp 700 juta untuk dewan dan 200 untuk beliau," tambah Anton.

Anton mengaku dirinya tidak khawatir jika disebut menyetujui pengesahan anggaran seperti tersangka kasus suap pengesahan APBD Provinsi Jambi, Zumi Zola. "Ini beda, bukan soal ikut mengesahkan. Karena di rekaman telepon saya nggak ada masalah uang dan perintah. Yang ada di situ saya bicara dengan Bu Nanda (mantan anggota DPRD Kota Malang Ya'qud Ananda Gudban) dan Pak Cip (mantan Sekda Kota Malang Cipto Yuwono) agar APBD Perubahan segera didok," ujarnya. 

Anton menguraikan bahwa permintaan percepatan pembahasan APBD Perubahan itu bukan tanpa alasan. Menurutnya, saat itu yang menjadi pertimbangan adalah soal waktu. "Karena mengingat nanti ranperda anggaran kan harus dikirim dulu ke provinsi untuk koreksi sekitar dua minggu. Perkiraan saya Agustus (harus selesai). Dipercepat bukan ada permainan, tapi kami memandang bahwa memang sesuai aturan," paparnya.  

Dia menjabarkan soal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 dan Permendagri 52 tahun 2015 tentang penyusunan APBD menegaskan bahwa keterlambatan penyusunan anggaran dapat berimbas pada penundaan insentif yang diperoleh jajaran pimpinan eksekutif dan legislatif. "Saya lihat hitungan kalau masalah APBD Perubahan belum selesai, maka pemerintah nggak bisa membahas anggaran tahun selanjutnya," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, tujuh orang menjadi saksi dalam persidangan lanjutan tindak pidana korupsi (Tipikor) dengan terdakwa mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang Jarot Edy Sulistiono, Selasa (27/2/2018) malam. Persidangan itu digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya mulai usai shalat Mahrib dan berakhir pukul 21.30 Wib. 

Ketujuh orang itu adalah M Anton (Wali Kota Malang non-aktif), Nur Rahman (PNS Pemkot Malang), Yaqud Ananda Gudban (mantan anggota DPRD Kota Malang), dan empat anggota DPRD Kota Malang yakni Abdurrahman, Heri Pudji, Teguh Puji Wahyono dan Syahrowi. 

Pengacara Jarot, Haris Fajar mengatakan persidangan Jarot akan kembali digelar, Jumat (2/3/2018) mendatang.

"Agendanya masih mendengarkan keterangan saksi. Namun saksinya siapa saja, kami belum diberitahu oleh jaksa KPK," ujar Haris. 

Dalam persidangan kemarin, majelis hakim dan JPU bertanya tentang masing-masing peran para saksi, juga apakah mereka tahu tentang uang suap Rp 700 juta yang disebut diberikan Jarot kepada M Arif Wicaksono, mantan Ketua DPRD Kota Malang. Jika Jarot kini sudah menjadi terdakwa, Arief masih tersangka karena penyidik KPK belum melimpahkan berkas Arief ke pengadilan. 

"Lebih banyak ke peran mereka, dan apakah mereka mengetahui uang itu. Para anggota dewan yang diperiksa, rata-rata menjawab tidak mengetahui uang itu," ujar Haris. 

Haris juga menceritakan, dalam persidangan kemarin, akhirnya ketua majelis hakim memerintahkan kepada JPU untuk mendalami peran salah satu saksi yang bersidang di persidangan Selasa (27/2/2018) itu. "Saya tidak mau sebut nama. Cuma ketua majelis hakim memerintahkan JPU untuk mendalami keterangan dari salah satu saksi," tegasnya. 

Peranan Anton juga ditanyakan di persidangan itu. Haris mengakui Anton lebih banyak menjawab tidak tahu.

"Karena memang peranan wali kota dalam proses pembahasan P-APBD itu sudah dilimpahkan kepada Sekda ketika itu, dituangkan dalam Perwali pada Januari 2015," imbuh Haris. 

Ia mengakui dalam persidangan itu ada pemutaran rekaman percakapan, yakni percakapan Arief dan Sekda Kota Malang ketika itu yakni Cipto Wiyono. Haris juga menuturkan jumlah uang suap itu sebenarnya sebesar Rp 900 juta. Dari jumlah itu, sebesar Rp 700 juta diberikan kepada Arief, dan sisanya masih dibawa oleh Sekda Cipto Wiyono. "Yang masih di Cipto antara Rp 200 atau Rp 225 juta. Jadi totalnya antara Rp 900 juta - Rp 925 juta," tegasnya. (*)