Teatrikal Dewan Pemangsa Rakyat Warnai Aksi Penolakan Revisi UU MD3 di Kota Malang

MALANGTIMES - Pengesahan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD atau UU MD3 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendapat penolakan dari berbagai pihak, termasuk di Kota Malang. Hari ini (22/2/2018) belasan aktivis dari Malang Corruption Watch (MCW) bersama perwakilan dari sejumlah kampus menggelar aksi unjuk rasa di halaman Balai Kota Malang.

Aksi demonstrasi tersebut diwarnai dengan pertunjukan teatrikal. Digambarkan seorang anggota dewan merekatkan lakban hitam ke mulut seorang pemuda yang menyampaikan kritik terhadap lembaga legislatif tersebut. Tak hanya mulutnya dibungkam. Pemuda itu juga diikat lehernya menggunakan seutas tali laso. 

Para peserta unjuk rasa juga membawa sejumlah spanduk. Salah satunya memelesetkan akronim DPR menjadi Dewan Pemangsa Rakyat. Spanduk penolakan UU MD3 lain juga disertai kata-kata pedas. Misalnya tertulis Zaman Now Dewan Tak Boleh Dikritik; Demokrasi Terancam Tiran; Tuli Telinganya, Besar Gajinya; dan lain-lain. 

Koordinator aksi Eki Maulana mengungkapkan bahwa UU MD3 yang baru saja disahkan menuai banyak perebatan. Beberapa pasal yang tercantum di dalam UU MD3 dinilai mampu mengerdilkan rakyat, yang justru pemilik kekuasaan. "Pengesahan itu tidak hanya melukai prinsip demokrasi, tetapi juga independensi peradilan," ujarnya. 

Selain itu, lanjut Eki, revisi UU MD3 qwmenjadi bagian negosiasi politik untuk mengangkangi kepentingan rakyat. "Revisi itu meneguhkan bahwa kekuasaan legislatif hanya diisi oleh orang-orang yanghaus kekuasaan dan cenderung korup. Tujuannya untuk melemahkan agenda pemberantasan korupsi," papar Eki. 

Untuk diketahui, hingga saat ini pengesahan revisi UU MD3 tersebut belum ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo. Aktivis MCW bersama dengan Koalisi Masyarakat Pejuang Demokrasi dalam aksi itu menyampaikan lima tuntutan. "Pertama kami menuntut DPR RI membatalkan pengesahan revisi UU MD3 kepada Mahkamah Konstitusi (MK)," tegas Eki. 

Kedua, mereka meminta Presiden Joko Widodo tidak ikut menandatangani revisi undang-undang tersebut.  Selain itu, DPR diharap melakukan introspeksi terhadap akrobat politik yang mencederai demokrasi. "DPR fokus saja pada peningkatan kinerjanya karena kinerja DPR buruk dan jeblok," tegasnya. 

Terakhir, mereka mengajak masyarakat sipil bahu-membahu mencabut mandat anggota DPR karena sudah tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. "Kami mengimbau untuk mengajukan mosi tidak percaya terhadap seluruh anggota DPR RI," pungkasnya. (*)

Top