Visi Misi Tiga Bakal Calon Wali Kota Malang Dinilai Pakar Tak Menyentuh Perspektif Gender, Ini Tanggapan Mereka

MALANGTIMES - Ada hal yang menarik dalam diskusi publik yang dihadiri tiga pasangan Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang di Hotel Regent's Park , Rabu (7/2/2018).  

Para pakar menyampaikan kritik pedas terhadap visi dan misi serta problem solving problem Kota Malang yang dihadirkan pasangan bakal calon tersebut. 

Salah satunya pengamat politik yang juga Dosen Universitas Indonesia(UI) Dr Abdul Aziz. Ia melihat paparan visi misi tiga pasangan calon masih belum menyentuh perspektif gender.

"Saya sudah lihat dan baca visi misi dari tiga pasangan calon. Menurut saya, semuanya tidak ada yang menyentuh perspektif gender," jelas Dr Abdul Aziz, Rabu (7/2/2018).

Menurutnya, visi-misi dengan perspektif gender sangatlah penting. Sebab, visi-misi nanti akan berpengaruh langsung pada kebijakan dalam kaitan partisipasi kaum perempuan di pemerintahan.

Pasangan bakal calon kepala daerah, lanjutnya, menunjukkan bahwa mereka belum ada niat atau tujuan yang memihak ke perpektif gender. Misalnya saja, masih sedikitnya para pejabat perempuan yang punya eselon tinggi di Pemkot Malang.

"Komposisi pejabat dalam perspektif gender begitu penting. Kalau saya lihat, belum ada kemauan dari para bakal calon. Di sini bukan masalah bisa atau tidak atau kekurangan sumber daya manusia (SDM) tapi masalah kemauan untuk mengambil kebijakan berani sesuai aturan yang ada," ungkapnya.

Menanggapi itu, Bakal Calon Wali Kota Malang HM Anton mengungkapkan apa yang diungkapkan para pakar tersebut sebenarnya sudah masuk dalam 10 program kerja mereka. 

"Sudah masuk dalam 10 program kerja kami. Maka nanti akan akan kami lanjutkan," ungkap Abah Anton, sapaan akrabnya.

Sementara itu, menanggapi perspektif gender, Nanda menyangkal pernyataan Abdul Aziz. Ia mengungkapkan sebenarnya visi misinya terkait perspektif gender sudah ada. "Sudah ada dalam program kerja kami," ujar singkat.

Pasangan lain yakni Sutiaji secara jujur mengaku akan memperbaiki semua kekurangan yang ada bertolak dari krtikan-kritikan para pakar.

Dalam diakusi tersebut, hadir para pengamat seperti Guru Besar Universitas Negeri Malang (UM) Prof Amin dan sejumlah pakar dari Unversitas Brawijaya (UB) yakni Pakar Hukum Dr Ali Syafaat, Ahli Ekonomi Politik Dr Nazarudin Malik dan Dekan Fakultas Ilmu Politik (Fisip) Prof Untiludigdo.

Top