Wakil Ketua III DPRD Kota Malang Wiwik Hendri Astuti saat ditanya terkait dugaan terima suap Rp 12,5 juta. (Foto: Istimewa)
Wakil Ketua III DPRD Kota Malang Wiwik Hendri Astuti saat ditanya terkait dugaan terima suap Rp 12,5 juta. (Foto: Istimewa)

MALANGTIMES - Bungkamnya para saksi usai pemeriksaan terkait dugaan rasuah di Kota Malang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menimbulkan pertanyaan di benak publik. Terutama tentang adanya kemungkinan keterlibatan oknum selain tiga tersangka yang telah ditetapkan. 

Baca Juga : Tiga Tenaga Kesehatan Positif Covid-19 di Kota Malang Sembuh

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Prihasa Nugraha masih enggan menyebut kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus suap APBD Kota Malang. Meski demikian, dia mengindikasikan adanya temuan-temuan baru yang tengah dikejar tim penyidik KPK. 

Dia mengakui adanya sejumlah pertanyaan baru pada para saksi dalam materi pemeriksaan. "(Materi pemeriksaan terkait) peristiwa atau hal-hal lain yang berhubungan dengan dugaan perbuatan pidana MAW," ujarnya melalui pesan WhatsApp. Seperti diketahui, saat ini KPK tengah melakukan penahanan terhadap mantan ketua DPRD Kota Malang M Arief Wicaksono (MAW).

Arief menjadi tersangka dalam dua kasus sekaligus. Yakni mengenai suap pembahasan APBD-Perubahan Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015. Arief juga disangka mendapat suap terkait penganggaran kembali proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang dalam APBD Pemkot Malang TA 2016 pada tahun 2015 dari Direktur PT Hidro Tekno Indonesia Hendarwan Maruszaman alias HM.

Selama tiga hari terakhir, KPK telah memanggil 45 saksi. Yakni 43 dari anggota DPRD Kota Malang dan dua pejabat Pemkot Malang. Pemeriksaan marathon ini pun sudah pernah digelar dua kali. Yakni pada Agustus 2017 dan Oktober 2017 silam. Selain itu, sejumlah saksi juga sempat bolak-balik diminta memberi keterangan di kantor KPK, Jakarta.

"Masih terus (dilakukan pemeriksaan) untuk pendalaman penyidikan dan melengkapi berkas," tegasnya. 

Meski demikian, Priharsa masih belum mengungkap soal pendalaman atas fakta persidangan yang diungkap oleh tersangka Jarot Edy Sulistyono (JES) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Berdasarkan berita yang dilansir beritakorupsi.co, Selasa (30/1/2018) sidang kasus suap untuk Jarot mulai digelar.

Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim HR Unggul Warso Mukti, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Ahmad Burhanudin, Andhi Kurniawan, dan Dame Maria Silaban membacakan surat dakwaan. JPU KPK membeberkan kronologis kejadian yang menyeret Jarot sebagai terdakwa.

JPU KPK menyatakan, bahwa Jarot Edy Sulistyono selaku Kepala Dinas PUPPB Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bersama-sama dengan Cipto Wiyono selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang sebesar Rp 700 juta pada Arief.

Pemberian tersebut memiliki maksud agar Arief memberikan persetujuan P-APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2015. Diduga dalam proses perubahan anggaran tersebut mengandung kemungkinan bakal menguntungkan pihak-pihak tertentu. Terutama soal anggaran proyek-proyek infrastruktur.

Baca Juga : Tanggap Covid-19, Fraksi PKS DPRD Kota Malang Bagikan Ratusan APD ke Petugas Medis

Selain itu JPU KPK juga merinci kronologi suap. "Pada tanggal 13 Juli 2015 pagi hari, bertempat di Kantor Dinas PUPPB Kota Malang, terdakwa menerima uang sebesar Rp 700 juta dari Tedy Sujadi Sumarna yang dikumpulkan dari para rekanan, dan kemudian terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Cipto Wiyono," ucap JPU KPK saat membacakan surat dakwaannya. 

Setelah menerima uang dari terdakwa, Arief memberitahu Ketua BK DPRD Kota Malang Suprapto, bawa uang pokir sudah diterima dan meminta Suprapto untuk  datang ke rumah dinasnya. Sebelum Suprapto datang, Arief terlebih dahulu mengambil uang bagiannya sebesar Rp 100 juta, sementara yang Rp 600 juta tetap dalam kardus. 

Setelah Suprapto datang, Arief meminta Suprapto untuk menghubungi para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD, agar datang ke rumah dinasnya. Para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD Kota Malang yang datang, adalah Wiwik Hendri Astuti (Wakil Ketua DPRD), Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua DPRD), Suprapto (Ketua Fraksi PDIP), Sahrawi (Ketua Fraksi PKB), Heri Sugiantono (Ketua Fraksi Partai Demokrat).

Juga ada Sukarno (Ketua Fraksi Golkar), Mohan Katelu (Ketua Fraksi PAN),  Selamat (Ketua Fraksi Gerindra), Heri Pudji Utami (Ketua Fraksi PPP – Nasdem), Ya'qud Ananda Gudban (Ketua Fraksi Hanura – PKS) dan Tri Yudiani (Komisi D/Fraksi PDIP).

Selanjutnya, Arief membagikan uang sebesar Rp 600 juta kepada para Wakil Ketua dan Ketua Fraksi DPRD untuk diberikan kepada seluruh anggota DPRD yang berjumlah 45 orang. Yakni masing-masing untuk Wakil Ketua DPRD dan Ketua Fraksi sebesar Rp 15 juta. Sementara untuk masing-masing anggota sebesar Rp 12,5 juta.

Saat ditanya mengenai uang bagian untuk masing-masing anggota dewan tersebut, para saksi yang hadir di Mapolres Batu memilih bungkam. Wakil Ketua III DPRD Kota Malang Wiwik Hendri Astuti mengaku tidak tahu adanya uang itu.

"Nggak tahu, ini baru mau diperiksa. Harusnya saya diperiksa Jumat, tetapi diganti hari ini. Tapi belum tahu materi pemeriksaanya," ujar Wiwik. 

Hal senada juga diungkapkan Sulik Lestyowati, wakil ketua Komisi A DPRD Kota Malang dan Choirul Amri. "Nggak ada itu, saya tadi hanya diminta melihat BAP lama, apa ada perubahan atau tidak," ujar Amri usai menjalani pemeriksaan.