MALANGTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berhasil mempertahankan kinerja baik. Hal tersebut terbukti dengan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) Kota Malang yang mendapatkan nilai BB untuk periode 2017.
Baca Juga : Draft Sudah Final, Besok Pemkot Malang Ajukan PSBB
Atas capaian itu, Wali Kota Malang Moch Anton menerima piagam penghargaan secara langsung dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi (PANRB) RI Asman Abnur. Piagam tersebut diberikan hari ini (31/1/2018) di Nusa Dua Convention Centre, Bali.
Wali Kota Malang Moch Anton dalam rilis resminya menyampaikan bahwa perolehan skor BB ini merupakan kali kedua setelah 2016 lalu. Artinya selama dua tahun, Pemkot Malang dinilai mampu menjaga kinerja baik.
"Penghargaan ini wujud dari komitmen Pemkot Malang untuk senantiasa mengedepankan kinerja yang berbasis pada mutu pelayanan publik dan outcome," ujar Anton.
Selain itu, Anton mengungkapkan bahwa capaian tersebut patut disyukuri. "Karena sebelum-sebelumnya, Kota Malang hanya berkutat di nilai CC dan B. Maka raihan nilai BB merupakan progres yang bagus," sebutnya.
Anton menekankan bahwa hasil tersebut bukan berarti Pemkot Malang akan stagnan dalam memberi pelayanan bagi masyarakat. Justru nilai BB tersebut merupakan pemacu agar seluruh pejabat pemerintahan terus meningkatkan kinerjanya.
"Tentu, kami akan terus memacu (kinerja) agar pada saatnya Kota Malang juga mampu meraih skor A. Oleh karenanya, perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan terus kami bangun," paparnya.
Mengusung semangat peningkatan mutu kinerja, Kementerian PAN-RB RI menggelar ajang penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Provinsi dan Kabupaten/Kota Wilayah II di Bali. Kegiatan tersebut diikuti oleh gubernur, wali kota dan bupati di Wilayah II.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Kinerja Aparatur dan Pengawasan PAN RB RI Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan, acara itu dihelat dalam rangka mengaktualisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Serta Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
"Sebagai katalisator efisiensi anggaran, SAKIP harus mampu mendorong program pemerintah daerah berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat," ujar Yusuf Ateh.
Baca Juga : Hari ke 2 Proses Pencarian Pendaki Hilang karena Kesurupan, Puluhan Personel Dikerahkan
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo memberikan pemahaman bahwa SAKIP merupakan rekayasa sosial untuk menjadi lebih baik. Dalam kegiatan tersebut, Soekarwo ditunjuk untuk memberikan kiat keberhasilan Provinsi Jatim yang berhasil meraih skor A.
"Dan untuk merekayasa itu diperlukan regulasi yang baik. Regulasi yang baik itu di,perlukan pimpinan yang kreatif, penguatan bidang IT serta pelibatan media," ujar Pak Dhe Karwo, sapaan akrabnya.
Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2017 di Wilayah II mengalami peningkatan 4,59 poin.
Rata-rata nilai evaluasi kabupaten/kota tahun 2016 sebesar 51,81 meningkat menjadi 56,40, yang berarti meningkat 4,59 poin. Namun demikian, masih ada kabupaten/kota sebanyak 54,05% dari seluruh kabupaten/kota yang masih mendapat nilai di bawah B.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi kepada kabupaten/kota yang telah melakukan upaya-upaya perbaikan nyata bagi peningkatan efisiensi birokrasi.
Atas upaya tersebut, terdapat satu pemerintah kabupaten dan satu provinsi yang berpredikat A dan 17 pemerintah kabupaten/kota berpredikat BB. Untuk Wilayah II juga terdapat 52 kabupaten/kota dengan predikat B. "Saya mengharapkan agar tetap berupaya mengoptimalkan penerapan SAKIP dengan lebih baik," ujarnya.
Wilayah II sendiri meliputi pemprov dan kabupaten/kota di DKI, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Lampung, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
"Di wilayah ini, tidak ada lagi yang berpredikat D. Namun, masih terdapat kabupaten/kota dengan predikat CC dan 35 kabupaten/kota dengan predikat C," pungkasnya.
