Kabupaten Malang Kembali Kejar Predikat WTP

Jan 23, 2018 19:06
Kepala Inspektorat Kabupaten Malang Tridiyah Maistuti. (foto : Imam Syafii/MalangTIMES)
Kepala Inspektorat Kabupaten Malang Tridiyah Maistuti. (foto : Imam Syafii/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang bertekad mempertahankan prestasi WTP (wajar tanpa pengecualian) dalam laporan keuangan pemerintah daerah (lapakad) 2017. Karena itu, usai mendapat kunjungan pemeriksaan dari tim Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur, Pemkab Malang berupaya menyelesaikan rekomendasi BPK.

Baca Juga : 10 Daerah Resmi Dapat Persetujuan Terapkan PSBB

Inspektur Kabupaten Malang Tridiyah Maistuti menjelaskan maksud dan tujuan tim BPK Jatim dalam rangka pemeriksaan rutin laporan keuangan 2017.  Menurut dia,  pemeriksaan sekarang ini ada dua tahap. Pertama, pemeriksaan selama 25 hari ke depan yang dimulai Senin (22/1) kemarin sampai 15 Februari mendatang. 

"Jadi, kami masih dipantau terus laporan keuangannya sama tim BPK. Kami nerlari kencang untuk menyelesaikan review secara berkelanjutan agar kami mendapat penghargaan WTP dan nilai levelnya bisa meningkat," kata Tridiyah usai menerima kunjungan tim BPK Jatim, Selasa (23/1/2018).

Menurut dia, pelaporan tersebut sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepala daerah di dalam mengelola anggaran dalam satu tahun. Hasilnya bisa dengan mulai kategori wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian (WDP), dan tidak wajar. 

Tridiyah mengungkapkan, upaya yang dilakukan Pemkab Malang saat ini yaitu menyusun neraca dinas-dinas sekaligus aktif melakukan review apakah akun-akun yang ada di neraca tersebut sudah sesuai dengan standar prosedur di akuntansi. 

Baca Juga : Viral! Mobil Jenazah Terjebak Lumpur Usai Pemakaman Pasien Covid-19

"Ketika menyajikan neraca, akun-akun ini sudah memberikan keyakinan yang memadai. Target penyelesaian neraca akhir bulan ini harus sudah selesai," ucapnya.

Pemkab Malang masih diberi kesempatan memperbaiki jika ada hal-hal yang memang belum sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP). "Jadi, laporan keuangan pemerintah kota/kabupaten ini fokusnya pada neraca. Nanti begitu penyusunan neraca selesai dan sudah direview inspektorat, itu harus diserahkan ke tim BPK lagi. BPK akan kembali dalam waktu 25 hari ke depannya akan memeriksa secara rinci yang terdiri kepatuhan dan pelaksanaan pengendalian internal," beber Tridiyah.

Tak hanya itu. Pemeriksaan yang dilakukan BPK selanjutnya adalah belanja modal, belanja yang diserahkan ke masyarakat, dan juga bantuan partai politik. Juga  ada yang terkait belanja persediaan. (*)

Topik
Inspektorat Kabupaten MalangTridiyah MaistutiKabupaten Malang Kejar Predikat WTPPemkab MalangBadan Pemeriksaan Keuanganbpkberita kabupaten malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru