Komisioner KPU saat menggelar pleno terbuka beberapa waktu lalu. (Foto: Hezza Sukmasita/MalangTIMES)
Komisioner KPU saat menggelar pleno terbuka beberapa waktu lalu. (Foto: Hezza Sukmasita/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) menjadi salah satu poin syarat calon yang harus diserahkan saat pendaftaran pilkada. Namun, hingga diselenggarakannya penelitian berkas kedua oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, harta kekayaan masing-masing bakal calon belum diumumkan.

Baca Juga : Tiga Tenaga Kesehatan Positif Covid-19 di Kota Malang Sembuh

Ketua KPU Kota Malang Zainudin menjelaskan, syarat yang diperlukan dalam pendaftaran hanya surat bukti pengajuan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bagi masing-masing bakal calon. "Yang paling penting untuk syarat calon yang harus dicantumkan adalah bukti pengajuan LHKPN ke KPK," ucap Zainudin.

Lebih lanjut, pria berkacamata ini menjelaskan, sesuai dengan peraturan, jumlah kekayaan masing-masing calon akan disampaikan oleh masing-masing pasangan calon. Bila pasangan calon tidak memublikasikannya, maka pasangan calon berhak memberikan kuasa kepada KPU untuk mengumumkan harta kekayaannya.

"Menurut peraturan, yang menyampaikan jumlahnya adalah paslon. Bila paslon tidak memublikasi, bisa dikuasakan kepada KPU untuk mengumumkan," jelasnya.

Pengajuan LHKPN tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh KPK untuk dilakukan survei di lapangan. Kesesuaian klaim harta kekayaan yang diajukan lewat LHKPN akan terlihat usai dicek langsung oleh KPK.

Baca Juga : Tanggap Covid-19, Fraksi PKS DPRD Kota Malang Bagikan Ratusan APD ke Petugas Medis

"Yang jelas maksimal H-3 sebelum pencoblosan laporan harta kekayaan harus sudah diumumkan kepada masyarakat," pungkas Zainudin. (*)