Teken Perjanjian Kinerja, Wali Kota Malang Tekankan Soal Pengentasan Kemiskinan

Jan 15, 2018 17:28
Wali Kota Malang Moch. Anton saat menandatangani perjanjian kinerja tahun anggaran 2018 bersama para pejabat OPD Pemkot Malang. (Foto: Humas Pemkot Malang for MalangTIMES)
Wali Kota Malang Moch. Anton saat menandatangani perjanjian kinerja tahun anggaran 2018 bersama para pejabat OPD Pemkot Malang. (Foto: Humas Pemkot Malang for MalangTIMES)

MALANGTIMES - Memasuki tahun anggaran 2018, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bakal segera menggeber pelaksanaan program-programnya. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kinerja oleh jajaran pimpinan serta pejabat organisasi perangkat daerah (OPD). 

Wali Kota Malang Moch. Anton didampingi Wakil Wali Kota Malang Sutiaji serta Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Malang Wasto memimpin langsung prosesi Sosialisasi dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2018, siang ini (15/1/2018) di Hotel Savana. Perjanjian diteken antara wali kota dengan kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkot Malang. 

Baca Juga : Viral Video Warga Beri Semangat kepada Pasien Positif Covid-19

Seluruh kepala OPD tampak hadir dalam agenda tersebut. Anton mengungkapkan, pihaknya tahun ini menargetkan nilai A untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Salah satu yang menjadi poin penilaian SAKIP yakni berdasarkan hasil kinerja masing-masing OPD. 

"Transparansi penggunaan anggaran memang benar-benar dilakukan sesuai aturan dan sesuai harapan masyarakat," ujar Anton ketika menemui awak media. Saat ini, menurut Anton masyarakat menuntut adanya keterbukaan publik. Sehingga dia mengimbau agar masing-masing membuka pada masyarakat program dan anggarannya. "Nanti kontrolnya di masyarakat," terang Anton.

Dia menegaskan bahwa Pemkot Malang berupaya menuntaskan permasalahan-permasalahan klasik yang masih ditemukan. Misalnya soal kesejahteraan masyarakat. Dia menerangkan bahwa pemkot berupaya mengurangi jumlah pengangguran yang besar. "Prosesnya baik di dinas perindustrian, dinas perdagangan, dinas koperasi agar mengelola UMKM untuk bisa berikan pemberdayaan ekonomi," tuturnya.

Sementara dalam sambutannya, Anton menegaskan jika penandatanganan dan perjanjian kerja ini dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas SAKIP untuk memaksimalkan pelayanan publik serta menerapkan prinsip akuntabilitas di dalam pemerintah. "Sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini kerja dan kinerja pemerintahan selalu disorot dan dinilai secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat," kata Anton.

Karena itu, stigma tentang baik dan buruknya pemerintahan, lanjut Abah Anton, tergantung dari peran aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan yang prima dan maksimal kepada masyarakat, sesuai dengan aturan yang berlaku. "Mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang tertuang dalam SAKIP juga harus terus kita upayakan," ungkapnya.

Kegiatan penyusunan dan penandatanganan perjanjian kinerja ini, kata Abah Anton, merupakan salah satu tahapan dalam SAKIP yang termuat dalam Perpres No 29 Tahun 2014, dimana perjanjian itu merupakan lembar dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tingi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program yang disertai indikator kinerja.

Baca Juga : Mokong Keluyuran Malam Hari, Warga Jalani Rapid Test Covid-19 di Tempat

"Melalui perjanjian kinerja, maka akan terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasar fungsi, tugas dan wewenang serta SDM yang tersedia," beber pria yang akrab disapa Abah Anton.

Dalam kesempatan itu, Anton menuturkan jika perjanjian kinerja ini memiliki lima tujuan utama, antara lain, pertama, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Kedua, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur di lingkungan Pemkot Malang. Ketiga, sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Keempat, bertujuan sebagai dasar pemberian amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan kemajuan kinerja penerima amanah. Kelima, sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

"Lima poin itu merupakan komitmen antara pemberi amanah dengan penerima amanah, yang jika dilaksanakan dengan baik maka akan memberi manfaat," tandasnya. Tak lupa pula, Anton menekankan agar nilai SAKIP Kota Malang pada tahun 2018 ini bisa meningkat menjadi A setelah pada 2017 lalu berhasil meraih nilai BB. (*)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
WaliKotaMalangPengentasan KemiskinanPemkot Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru