Bambang Sumarto Ketua Komisi C DPRD Kota Malang (kiri)(Anggara Sudiongko/MalangTIMES)
Bambang Sumarto Ketua Komisi C DPRD Kota Malang (kiri)(Anggara Sudiongko/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Melihat permasalahan terkait angkutan online, hingga permasalahan lalu lintas seperti amdal lalin, utamanya permasalahan parkir yang belakangan ramai dibicarakan di media sosial, serta penyesuaian aturan baru dari pusat, membuat Komisi C DPRD Kota Malang mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).

Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Bambang Sumarto mengungkapkan, saat ini ada perubahan aturan akibat adanya angkutan online dan  juga ada beberapa aturan yang sudah tak lagi relevan seperti dengan berpindahnya terminal di tangan provinsi membuat dewan mengusulkan Ranperda Inisiatif LLAJ.

"Karena memang melihat banyak permasalahan terkait LLAJ yang butuh payung hukum baru. Aturannya tidak relevan dengan peraturan yang ada saat ini, maka kami berinisiatif mengusulkan ranperda tersebut, ya seperti juga termasuk aturan dalam pengaturan lalu lintas agar tak terjadi kemacetan," jelasnya

Lanjutnya, ranperda ini sangat dibutuhkan untuk mengentaskan permasalahan yang ada dengan berbagai pembahasan seperti amdal lalin, fasilitas jalan dan juga parkir. Dewan akan menargetkan untuk penyelesaian ranperda tersebut tahun 2018 ini.

"Draft usulan ranperda tersebut sudah kami kirim hari ini (Senin, 08/01/2018) ke Ketua DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Kami juga saat ini meminta dari Dinas Perhubungan (Dishub) untuk segera mengirimkan draft rancangan mereka untuk dipelajari," bebernya.

Lanjut Bambang, dalam Ranperda LLAJ nantinya beberapa hal tersebut akan dijadikan satu, tidak seperti sebelumnya yang disusun perbab. Sementara itu, untuk perda yang lama karena memang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan saat ini maka akan dihapuskan.

"Kalau contohnya Perda Amdal Lalin, yang ada perdanya kan mengatur hanya bangunan baru, dan di sana belum terdapat pengaturan bagimana bagi bangunan yang memang berkembang pesat," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Malang, Agoes Moeliadi mengungkapkan, pihaknya menargetkan akan segera menyerahkan draft ranperda ke dewan pada Februari untuk segera dilakukan pembahasan. Dalam draft nantinya akan disusun dengan konsep baru yang disesuaikan dengan kondisi lapangan saat ini. 

"Ini memang sangat diperlukan saat ini, sebagai payung hukum kami dalam bertindak. Apalagi banyak perubahan aturan, seperti terkait angkutan online, dan juga peralihan terminal ke provinsi," pungkasnya.