Kepala Kemenag Kabupaten Malang Imron mewanti-wanti karyawannya tidak ikut berpolitik praktis dan menghimbau untuk terus menjaga kondusivitas saat hajatan Pemilu di masyarakat, Rabu (03/01). (Nana)
Kepala Kemenag Kabupaten Malang Imron mewanti-wanti karyawannya tidak ikut berpolitik praktis dan menghimbau untuk terus menjaga kondusivitas saat hajatan Pemilu di masyarakat, Rabu (03/01). (Nana)

MALANGTIMES - Tahun 2018 menjadi tahun politik di berbagai daerah. Perlehatan Pilkada dan Pilgub Jatim siap digelar di tahun ini. 

Baca Juga : Tiga Tenaga Kesehatan Positif Covid-19 di Kota Malang Sembuh

Menghadapi tahun politik tersebut, Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Malang secara dini memberikan peringatan terhadap seluruh karyawannya agar tidak larut dalam politik praktis.

Hal ini disampaikan secara langsung oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Malang seusai upacara Hari Amal Bhakti ke-72 di stadion Kanjuruhan, Kepanjen.

"Saya pikir semua ASN telah memahami hal ini. Tapi tentunya kita perlu untuk terus mengingatkannya. Seluruh karyawan Kemenag dilarang berpolitik praktis," kata Imron, Rabu (03/01) kepada MalangTIMES.

Ada sanksi tegas bagi karyawan Kemenag Kabupaten Malang yang secara nyata dan terbukti dalam pelibatan secara praktis dalam perlehatan demokrasi yang siap digelar di tahun 2018 ini.

Sanksi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2010 tersebut diklasifikasikan menjadi sanksi ringan, sedang dan berat. "Kalau terbukti ya kita terapkan sanksi sesuai dengan keterlibatannya. Dari peringatan sampai pada pemecatan," ujar Imron.

Sebagai ASN, lanjut Imron ada tiga hal yang tidak boleh dilanggar dalam persoalan politik. Yaitu menjadi  anggota tim, menggunakan atribut dan mengajak serta mempengaruhi orang lain. Serta ketiga, kampanye diatas panggung.

Selain memperingati karyawan Kemenag Kabupaten Malang yang dilarang berpolitik praktis, Imron juga meminta kepada seluruh karyawannya untuk ikut serta menjaga kondusivitas di dalam masyarakat.

Isu agama seringkali mencuat dan menajam dalam kontestasi politik. Saling serang dengan dalil agama dalam Pilkada telah menjadi bagian dari amunisi pertarungan politik. Hal inilah yang patut diwaspadai bisa terjadi di Kabupaten Malang yang masyarakatnya memeluk berbagai agama resmi.

Baca Juga : Tanggap Covid-19, Fraksi PKS DPRD Kota Malang Bagikan Ratusan APD ke Petugas Medis

"Walau tidak pernah terjadi, tapi kita tetap harus waspada. Karena itu kita bersama-sama untuk saling menjaga. Jangan terpancing isu-isu  agama yang akan memecah belah kerukunan masyarakat," tegas Imron.

Dikesempatan yang sama Bupati Malang Dr H Rendra Kresna optimis masyarakat di Kabupaten Malang tidak akan terpengaruh oleh berbagai isu yang menjual 'agama' untuk memecah belah kerukunan dan kedamaian yang telah berjalan harmonis. 

Menurutnya, walau pertempuran politik tidak bisa dihindari, tapi masyarakat Kabupaten Malang memiliki pondasi kuat dalam menjaga dan menghormati perbedaan keyakinan dan agama. 

"Kabupaten Malang ada Islam, Hindu, Budha, Kristen, Syiwa Budha, dan Katholik. Aliran kepercayaan pun ada, tapi semua saling menjaga dan hidup damai berdampingan. Tidak terganggu dengan kepentingan sesaat politik," ujar Rendra.

Melalui Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) yang terdiri dari unsur lintas agama dan keyakinan, berbagai perbedaan dikelola secara arif dan saling menghormati. Perbedaan agama tidak menjadi alat pemecah persatuan tapi semakin merekatkan kesatuan di Kabupaten Malang.

"Sikap waspada tetap perlu, tapi yang lebih penting adalah terus menumbuhkan berbagai perbedaan menjadi suatu harmonisasi. Kekuatan  yang akan jadi energi besar dalam perdamaian dan kehidupan," pungkas Rendra.