MALANGTIMES - Pasal 420 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan sistem mengenai penetapan perolehan kursi tiap partai politik (parpol) yang berbeda dengan tahun 2014. 

Sistem penetapan dan perolehan kursi parpol pemilu 2019 nanti bukan lagi berdasarkan kuota hare, tapi memakai metode sainte lague.

Walaupun model sainte lague ini tidak eksplisit disebutkan dalam UU No 7 Tahun 2017, tapi sistem inilah yang nantinya akan dipergunakan dalam penentuan dan penetapan jumlah kursi.

Hal ini dipertegas KPU Kabupaten Malang yang akan secara kontinyu melakukan sosialisasi mengenai sistem baru tersebut kepada masyarakat sekaligus jajaran parpol.

"Sistem tersebut menggantikan metode kuota hare yang selama ini dipakai. Karena terbilang baru, masih banyak yang belum mengetahuinya. Tidak terkecuali parpol peserta Pemilu 2019," kata Abdul Kholik Komisioner KPU Kabupaten Malang Divisi Hukum, Senin (01/01/2018).

Kondisi tersebut yang membuat KPU Kabupaten Malang akan terus melakukan sosialisasi mengenai sistem sainte lague yang ditemukan oleh seorang ahli matematika dari Pancis bernama Andre Sainte-Lague tahun 1910.

Metode sainte lague masuk ke dalam kategori metode divisor, yaitu menggunakan nilai rata-rata tertinggi atau biasa disebut BP (Bilangan Pembagi). Artinya, kursi-kursi yang tersedia pertama-tama akan diberikan kepada partai politik yang mempunyai jumlah suara rata-rata tertinggi. Kemudian rata-rata tersebut akan terus menurun berdasarkan nilai bilangan pembagi. Prosedur ini akan terus berlaku sampai semua kursi terbagi habis.

"Bilangan pembagi dalam sistem tersebut adalah bilangan ganjil. Dengan pecahan 1,4 dan diikuti secara berurut oleh bilangan ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya," ujar Abdul. 

Dalam mengonversi suara menjadi kursi, lanjut Abdul, metode sainte lague membagi jumlah suara tiap partai di suatu dapil dengan empat angka konstanta sesuai rumus. Konstanta awalnya dimulai dengan angka 1. Kemudian, akan dibagi sesuai dengan angka ganjil berikutnya.

"Setelah itu, hasilnya diperingkat sesuai dengan jumlah kursi dalam suatu dapil," terangnya yang juga mencontohkan, jika jumlah kursi di dapil tersebut 10, maka akan dibuat 10 urutan.

Metode yang masih terdengar asing ini, tentunya membutuhkan sosialisasi gencar KPUD. Selain baru diterapkan di Indonesia, pada pemilu-pemilu sebelumnya, metode yang digunakan adalah metode bilangan pembagi pemilih (BPP) atau kuota hare.

Sistem kuota hare penentuan kursi dilakukan dengan mencari terlebih dahulu Bilangan Pemilih Pembagi (BPP) dari jumlah suara sah dibagi dengan jumlah kursi yang tersedia. Kemudian tiap parpol yang mendapatkan angka BPP otomatis mendapatkan kursinya, dan sisa kursi yang tersedia akan ditentukan dengan ranking atau perolehan suara terbanyak tiap parpol.

Metode ini cenderung menguntungkan partai menengah dan kecil. Sebab, peluang mereka mendapatkan kursi sisa lebih terbuka. Sebaliknya, partai besar akan cenderung dirugikan.

Sedangkan, sistem sainte lague, menurut berbagai pihak dinilai lebih adil. Partai dengan perolehan suara besar akan mendapatkan lebih banyak kursi, sebaliknya partai dengan perolehan suara kecil tentu akan mendapatkan kursi yang lebih sedikit pula.