Wakil Wali Kota Malang Sutiaji dalam agenda kegiatan Pemerintah Kota Malang. (Foto: Dok/MalangTIMES)

Wakil Wali Kota Malang Sutiaji dalam agenda kegiatan Pemerintah Kota Malang. (Foto: Dok/MalangTIMES)



MALANGTIMES - Sejak awal percaya diri bakal melenggang ke panggung Pilkada 2018 menantang petahana, Wakil Wali Kota Malang Sutiaji tampaknya musti berupaya ekstra keras di awal 2018 ini.

Sebab hingga penghujung 2017, belum ada partai politik (parpol) yang menjatuhkan rekomendasinya pada pria yang juga mantan anggota DPRD Kota Malang itu. 

Terlebih, Sutiaji bisa disebut politisi tanpa partai politik. Selama beberapa tahun terakhir ini Sutiaji tidak tergabung dalam kepengurusan parpol tertentu. Hal itu tentu punya banyak dampak. Ada yang melihat ini bisa menjadi senjata Sutijai, karena dia bebas bergabung dan dicalonkan oleh partai manapun. 

Kekurangannya, tidak ada basis massa yang pasti dan juga Sutiaji bakal kesulitan mencalonkan diri dari jalur parpol. Sebab ada syarat kepemilikan minimal sembilan kursi legislatif untuk mengusung calon. Padahal, jalur independen sudah tak bisa dia ambil karena batas pendaftaran sudah usai pada November lalu. 

Selama ini, Sutiaji tampak optimis mendulang dukungan dari partai pemenang pemilu yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sebab, partai berlambang banteng itu tampaknya kesulitan mencari sosok kuat di internal partai yang siap diadu di gelanggang perebutan kursi wali Kota Malang. 

Kader terkuat di daerah, yakni Ketua DPC PDIP Kota Malang Arief Wicaksono saat ini tengah terjerat kasus hukum. Sementara kader lain, tampaknya belum sekuat Arief. PDIP masih punya dua pilihan. Mengusung kader internal yang tengah menjabat di pusat maupun di Jawa Timur atau mengusung sosok internal partai. 

Pilihan kedua itu sudah dijalankan mekanismenya oleh PDIP dengan menjaring pendaftaran terbuka. Dengan mengendarai sepeda motor matic diiringi puluhan pendukung, Sutiaji mendaftar.

Dari calon-calon yang terdaftar, pria tersebut juga mendapat hasil tertinggi. Baik nilai dari proses fit and propertest maupun hasil survei yang dilakukan PDIP. 

Namun, di pengujung tahun muncul kabar bahwa rekom PDIP meluncur dari tangan Sutiaji ke politisi lain. Yakni Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Malang Ya'qud Ananda Gudban.

Perempuan yang akrab disapa Nanda itu kabarnya digandengkan dengan kader internal PDIP bernama Wanedi. Wanedi ini juga mengikuti penjaringan terbuka seperti Sutiaji. 

Belum ada keterangan resmi berupa surat fisik yang menunjukkan rekomendasi itu. Hal itu membuat Sutiaji masih berharap hingga detik-detik terakhir jelang pendaftaran calon per 10 Januari 2018 mendatang. Dia mengaku tidak kecewa jika rekomendasi tidak jatuh ke tangannya. "Di politik itu bagi saya biasa, tidak kecewa. Apalagi pertandingan belum berakhir," terangnya. 

Sutiaji mengaku akan legowo jika rekomendasi PDIP turun ke Nanda. "Seandainya rekom turun ke bu Nanda saya ucapkan terimakasih kepada PDIP. Dan saya ucapkan selamat kepada Abah Anton (Wali Kota Malang) yang sudah memutuskan maju," katanya saat menemui awak media. 

Sutiaji juga menegaskan bahwa masih banyak kemungkinan terjadi hingga 10 Januari 2018 mendatang yang merupakan batas akhir pendaftaran.

"Masih ada sekitar sebelas hari, banyak kemungkinan terjadi. Toh semuanya belum mendapat rekom yang pasti. Untuk PDIP kan masih disampaikan lisan," terangnya. 

Untuk maju lebih jauh, menurut Sutiaji dibutuhkan dua langkah ke belakang. Dengan begitu, lompatan akan lebih jauh dari sebelumnya. Saat ditanya apakah pernyataan itu merupakan isyarat dirinya lempar handuk dalam kontestasi politik Kota Malang 2018 mendatang, Sutiaji menjawab masih optimis.

"Tunggu tanggal 10 saya jadi calon wali kota atau tidak. Kepercayaan saya masih ada untuk menuju keberhasilan," ucap Sutiaji.

Meski terkesan mati langkah, Sutiaji mengaku telah menyiapkan manuver-manuver politik lain.Jika rekomedasi PDIP tidak didapat, dia mengaku juga telah menjalin komunikasi dengan partai lain untuk tetap maju mencalonkan diri.

"Semalam saya komunikasi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), beberapa Kiai. Itu masuk ikhtiar yaa," terangnya. 

"Apalagi yang sudah pasti memberi rekom kan baru Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasional Demokrat (Nasdem) rekomnya masih sementara, lainnya belum muncul surat dan nama. Jadi masih belum lah, masih cair semua," pungkasnya. 

End of content

No more pages to load