MALANGTIMES - Soal persyaratan akreditasi kampus swasta itu bukan tak berdasar. Pemerintah tentu ingin mendapat kepastian kualitas orang yang direkrut sebagai abdi negara. Salah satu bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, tentunya dari lembaga tempat belajar si calon.
Bahkan, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah memublikasi soal aturan terkait akreditasi itu.
Baca Juga : Dewan Nilai Dirut PDAM Tak Penuhi Kompetensi, Usul Konkret Dicopot
(Baca Juga : Apakah Kampusmu Sudah Sesuai Ekspektasimu? Ini Data Peringkatnya)
MalangTIMES menelusuri aturan yang mendasari kriteria akreditasi itu. Salah satu hasilnya, yakni Berita Negara Republik Indonesia No 905, 2017 Kementerian PAN-RB CPNS 2017, Kriteria Penetapan Kebutuhan dan Seleksi.
Dalam dokumen tersebut, dicantumkan soal Peraturan Menteri PAN-RB nomor 20 tahun 2017 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Di halaman delapan dokumen, tercantum kebijakan penetapan kebutuhan CPNS.
Tepatnya di angka tiga, diuraikan mengenai beberapa kriteria 'calon ideal' yang mendapat prioritas mengisi jabatan yang dibutuhkan. Salah satunya berbunyi: putra/putri lulusan terbaik (cumlaude/dengan pujian) dari Perguruan Tinggi (PT) paling kurang 10 (sepuluh) persen dari total alokasi yang ditetapkan, dengan kriteria lulusan dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat lulus dan dibuktikan dengan keterangan lulus cumlaude/pujian pada ijazah atau transkrip nilai.
Akreditasi Jurusan Kampus Swasta di Malang Dipertanyakan (5)
Dalam rilis resminya di laman kementerian, kriteria tersebut ditetapkan untuk mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, untuk menjadi PNS.
Karena itu, untuk penerimaan CPNS, pemerintah tidak menerima pelamar lulusan universitas dengan akreditasi C. Namun demikian, bagi lulusan universitas terakreditasi C, bisa melamar posisi CPNS yang membutuhkan kualifikasi Sekolah Menengah Atas (SMA).
Hal yang sama disampaikan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) melalui rilisnya. Dilansir CNN.com, Kasubag Hubungan Media dan Antar Lembaga BKN Diah Eka Palupi, menjelaskan persyaratan bagi calon pelamar menjadi kewenangan masing-masing instansi.
Baca Juga : Pipa Terus Bocor, Wali Kota Malang Sutiaji Beri Komentar Ini
Namun, semua instansi mengacu pada PermenpanRB Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017.
Untuk BKN, aturan itu dijabarkan lagi dalam Kepka BKN Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2002.
"Semua jelas, kami mau jabatan tertentu harus nyambung karena pekerjaan spesifik agar pencapaian kinerja bagus," terangnya. Diah menyatakan, pada 2016 jumlah PNS yang pensiun mencapai 122.515 pegawai, sedangkan pada 2017 jumlahnya mencapai 132.815 pegawai.
Namun, seleksi CPNS tidak semata-mata untuk menggantikan mereka yang telah pensiun. Pada periode kedua, total formasi ada sebanyak 17.928 yang terbagi atas 17.428 formasi di 60 kementerian atau lembaga, dan 500 formasi untuk pemda yakni Kalimantan Utara.
Diah menjelaskan, jumlah yang terpaut jauh ini karena kini kultur kerja sudah banyak berbasis teknologi. Selain itu, mereka yang diterima adalah mereka yang punya 'garansi' orang-orang terbaik karena sederet persyaratan ketat pendaftaran.
"Kami berharap (walau) rekrut lebih sedikit daripada yang keluar, tapi kualitasnya nggak kalah bagus atau malah kualitasnya lebih bagus," ujarnya.
