Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III, Dr. Ir. Rudi Gunawan Bestari (kiri) memberikan cindera mata kepada Bupati Malang, Dr H Rendra Kresna dalam acara edukasi PP Nomor 34 Tahun 2016 di Hotel Savana. (foto: Imam Syafii/ Mala
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III, Dr. Ir. Rudi Gunawan Bestari (kiri) memberikan cindera mata kepada Bupati Malang, Dr H Rendra Kresna dalam acara edukasi PP Nomor 34 Tahun 2016 di Hotel Savana. (foto: Imam Syafii/ Mala

MALANGTIMES - Mempercepat pelaksanaan program pembangunan di Pemerintahan Kabupaten Malang, Bupati Malang, Dr H Rendra Kresna dorong seluruh bendahara desa paham cara transaksi pembayaran pajak dalam menyusun pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan baik.

Hal itu disampaikan Rendra Kresna dalam acara edukasi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Sekaligus memperingati Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) dan Penghargaan Pembayaran Pajak Negara atas Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Hotel Savana Malang, Senin (11/12/2017).

"Makanya melalui  seminar ini, nantinya para bendahara desa lebih paham kapan mereka harus membayar pajak dan cara bertransaksi pajak. Itu yang harus diperkuat untuk mewujudkan kesuksesan pembagunan pemerintah desa," kata Rendra Kresna di hadapan para peserta seminar dari camat, kepala desa, dan bendahara desa se-Kabupaten Malang.

Rendra mengungkapkan bila transaksi pajak bangunan sudah dikenakan di pemerintah desa, maka dengan cepat bendahara desa harus bertransaksi berapa pajak dan potongan yang dibayarkan dan jangan sampai telat. 

"Kalau transaksi pajak sudah dilakukan pemerintah desa dan anggaran DD dan ADD sudah masuk ke APBDes, maka segera anggarannya diserap untuk kegiatan pembangunannya," terangnya.

Disingggung pentingnya pembayaran pajak dalam menyusunan pengelolaan DD dan ADD, menurutnya karena kesuksesan pembangunan daerah didukung dengan sektor kedisiplinan dalam membayar pajak.

"Pastinya harus ada pengawasan dan pendampingan kepada mereka untuk transaksi pembayaran pajaknya melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kabupaten Malang," ucapnya.

Lebih lanjut ia juga mengharapkan kedepannya para perangkat desa untuk berperan aktif mengikuti pelatihan terkait hal yang menyangkut pembangunan desa. 

"Kami berharap masyarakat akan sadar pajak termasuk penyelenggara pemerintahannya melalui sosialisasi atau pelatihan mengenai perpajakan," beber pria asal Pamekasan itu.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III, Dr. Ir. Rudi Gunawan Bestari menjelaskan saat ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen sudah menerima 100 persen dan KPP Singosari 85 persen, total persentasenya 98,7 persen.

"Kalau nominal pajaknya mencapai Rp 6 miliar lebih yang sudah melakukan pembayaran pajak. Saya terima kasih kepada Bupati Malang dan seluruh perangkatnya karena tanpa bimbingan beliau, saya rasa mustahil bisa mewujudkan ini semua," ucap Rudi.

Menurutnya, saat ini seluruh desa mendapatkan kucuran dana APBN yang kesemuanya difungsikan untuk mempercepat pembangunan pedesaan di Kabupaten Malang, sehingga seluruh masyarakat bisa merasakan hasil-hasil pembangunan tersebut. 

"Dari dana itu ada komponen pajak yang harus dibayarkan dan jangan sampai terlewatkan. Bila ada yang belum mengerti proses dan mekanismenya, kami akan edukasi bersama-sama agar tidak menimbulkan masalah dan dana bisa dipergunakan secara maksimal," harapnya.