Ketua Pansus Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah Arif Hermanto. (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)
Ketua Pansus Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah Arif Hermanto. (Anggara Sudiongko/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Malang terkait pengelolaan barang milik daerah telah diajukan eksekutif ke legislatif sekitar September 2016. Namun dalam perjalanan pembahasannya di dewan, tiba-tiba pada awal Desember 2016, muncul perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barnag milik daerah yang menggantikan Permendagri lama Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan aset daerah. 

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda pengelolaan aset daerah Arif Hermanto mengungkapkan, konsep yang dikirim eksekutif ke legislatif masih memakai konsep dan mengacu pada permendagri lama. Karema itu, dewan mengembalikan draf tersebut kepada eksekutif. "Karena memang terdapat banyak perbedaan pasal-pasal sehingga harus menyesuaikan pada permendagri baru tersebut," ungkapnya.

Baca Juga : Trending Twitter! Buku Karya Tere Liye Jadi Barang Bukti Aksi Vandalisme Anarko

Lebih lanjut Arif menjelaskan, dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tersebut, memang banyak perubahan aturan-aturan yang mengatur pengelolaan barang milik daerah. Salah satunya adalah kendaraan milik daerah yang bisa dilelang atau dijual dahulu pada aturan lama, namun ada perbedaan standar di peraturan baru . 

"Namun untuk saat ini, dipakemkan batasan waktu. Misalkan empat tahun kondisi mobil harus berapa 60 persen, baru bisa dilakukan pelelangan. Berbeda dengan sebelumnya. Manakala waktu belum genap empat tahun, namun kondisi mobil hanya beberapa persen, bisa dilelang meski belum sampai empat tahun, terlepas kondisinya seperti apa. Selain itu, ada perubahan mekanisme bangun serah dan serah bangun juga," ungkap Arif saat ditemui MalangTIMES.

Ia juga menyampaikan, setelah munculnya Permendagri 19 Tahun 2016 yang jumlah pasalnya sebanyak lebih dari 500 pasal, kembali muncul Permendagri 108 Tahun 2016 tentang penggolongan dan kodivikasi barang milik daerah yang juga membuat pembahasan ranperda banyak koreksi.

"Nah dengan adanya Permendagri 108 Tahun 2016 tersebut mewajibkan kodivikasi bagi barang daerah secara rinci dan itu semakin membutuhkan waktu yang lama. Akhirnya kami berunding dengan bagian hukum pemkot dan juga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk kembali dilakukan revisi," ucap Arif.

Salah satu aset mobil milik Pemkot

Ranperda yang diajukan pihak eksekutif masih berisi 84 pasal, sehingga pihak dewan mempertimbangkan kembali ranpeda tersebut di pansus. Sebab, masih terdapat hal yang belum clear. Yakni ada hal yang riskan adanya masalah hukum antara permendagri dan kodivikasi jika ini ditemukan.

"Risakannya ya aturan-aturannya itu, sangat berbeda. Setelah itu, akhirnya di tahun 2017 sekitar dua bulan yang lalu, kembali dikirimkan ke pansus. Dari 84 pasal, kali ini menjadi 534 pasal. Bayangkan kita bisa ngerjakan apa, apalagi penganggaran juga tidak bisa selama tiga kali," tuturnya.

Baca Juga : Sesuai Hadis, Insya Allah Covid-19 Berakhir Mei, Awal Musim Panas

Lanjut Arif, selanjutnya pihaknya berkomunikasi dengan tim ahli karena waktu memang tidak memungkinkan untuk menyelesaikan ranperda tersebut selama satu bulan. Jadi, pihaknya bersepakat untuk mengehentikan pembahasan dan  mengembalikan ranperda tersebut ke pihak pemkot untuk melakukan pelengkapan.

"Saat dikirimkan ke dewan sendiri, sebenarnya tanpa tersebut masih terjadi dan masih berbentuk draf. Sehingga dalam paripurna, ditetapkan bahwa ranperda pengelolaan barang milik daerah, pansus sudah menyelesaikan masa tugasnya dan hasilnya harus diperbarui secara keseluruhan. Akan kembali diajukan pada 2018 mendatang," pungkasnya. (*)