Kepala Seksi Penyediaan Air Minum Perdesaan II Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Essy Asiah saat menyampaikan paparan. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Kepala Seksi Penyediaan Air Minum Perdesaan II Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Essy Asiah saat menyampaikan paparan. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Permasalahan soal kepemilikan jamban dan air bersih yang dikampanyekan dalam peringatan World Toilet Day atau Hari Jamban Sedunia, 19 November kemarin, masih menjadi permasalahan yang musti dituntaskan pemerintah. Namun, keterbatasan anggaran masih menjadi alasan klasik yang disampaikan.

Kepala Seksi Penyediaan Air Minum Perdesaan II Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Essy Asiah, implementasi program 100-0-100 (100% sanitasi layak, 0% pemukiman kumuh dan 100% air minum layak) dari pemerintah pusat masih terganjal anggaran. 

Kebutuhan untuk suksesi program tersebut ditaksir mencapai Rp 750 triliun sampai 2019 mendatang. Namun ketersediaan dana dari APBN hanya Rp 128 triliun. "Memang klasik, tetapi dengan anggaran yang ada. Tetapi selain itu juga ada pendanaan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, swadaya masyarakat dan pihak swasta lainnya. Kalau swadaya masyarakat ini dengan bergotong royong," ujarnya. 

Essy hadir menjadi salah satu pembicara dalam kegiatan Media Visit dan Workshop II Jurnalis Jawa Timur yang diselenggarakan lembaga internasional non-profit (NgO) Water.org di Bojonegoro. Perempuan berhijab itu mengungkapkan, pemerintah pusat hanya bisa memberikan bantuan dana stimulan dan bantuan lainnya yang sifatnya hanya sebagai pemicu agar seluruh kota di Indonesia terbebas dari kawasan kumuh.

"Oleh karena itu kami juga mengimbau agar pemerintah daerah mau menggali sumber lain untuk memberi kelayakan fasilitas air bersih dan sanitasi bagi warga, misalnya melalui bantuan hibah pihak ketiga seperti CSR," tambahnya di depan sekitar 25 awak media dan blogger Jawa Timur. Menurutnya, selama ini masih banyak penggunaan dana coorporate social responsibility (CSR) yang belum tepat sasaran. Dia berharap pemerintah daerah bisa bijak mengalokasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Jika menilik di Kota Malang, setiap tahun pemerintah kota (Pemkot) mendapatkan gelontoran CSR miliaran rupiah. Berdasarkan data yang dihimpun MalangTIMES, pada 2017 ini Pemkot memperoleh lima CSR, yakni dari Bentoel Group, Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka, PT Aneka Cipta Mulia Indah, Telkomsel, dan Siklon Energi Nusantara. 

Kelima CSR itu masih ditujukan bagi pembangunan dan revitalisasi taman-taman kota. Padahal, jika diakumulasikan dana yang didapat lebih dari Rp 5 miliar. "Memang aturan CSR dan peruntukannya ditentukan daerah, tetapi kalau kebutuhan dasar masyarakat belum terpenuhi, kan sayang," ucapnya.

Berdasarkan data Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Nasional Direktorat Kesehatan Lingkungan Dirjen Kesehatan Masyarakat, baru satu kawasan yang telah tuntas open defecation free (ODF) atau warga telah 100 persen memiliki akses jamban sehat, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Sementara untuk Provinsi Jawa Timur (Jatim), angkanya mencapai 85,22 persen, artinya masih ada 1,69 juta keluarga yang masih buang air besar sembarangan (BABs). Lalu seperti apa posisi Malang Raya dalam angka? Tulisan selanjutnya akan memberi gambaran bagi pembaca. 

Tahun ini, MalangTIMES berkesempatan mengikuti peringatan Hari Jamban Sedunia bersama lembaga internasional non-profit Water.org yang selama ini memberi perhatian serius pada isu akses sanitasi dan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Water.org bersama Koperasi Mitra Duafa (Komida) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyelenggarakan Media Visit dan Workshop II Jurnalis Jatim. 

Mengangkat tema Peran Lembaga Keuangan untuk Akses Air Bersih dan Sanitasi bagi MBR, kegiatan tersebut dilangsungkan di Kabupaten Bojonegoro selama empat hari, mulai Jumat (18/11/2017) hingga hari ini (20/11/2017). Sekitar 25 awak media di Jawa Timur (Jatim) dan beberapa bloger dilibatkan untuk melihat langsung fakta lapangan soal kurangnya kesadaran masyarakat atas kepemilikan jamban. (*)