MALANGTIMES - Kementerian Sosial Republik Indonesia, melalui Staf Khusus Menteri Sosial, M. Mas'ud Said menyampaikan tahun 2018 mendatang akan menambah jumlah bantuan sosial sekitar 31 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah Kabupaten Malang.
Hal itu disampaikan Mas'ud Said usai meninjau Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Kementerian Sosial RI di Pendopo Pujisari, Desa Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Senin (13/11/2017).
Baca Juga : Viral Surat Stafsus Jokowi untuk Camat, Dicoreti Bak Skripsi hingga Berujung Minta Maaf
"Tahun depan Kemensos akan menambah kuota penerima bantuan ini di Wilayah Kabupaten Malang sekitar 31 ribu KPM. Tahun ini yang menerima ada 54.640 KPM," kata Mas'ud kepada MalangTIMES usai acara tersebut.
"Jadi tahun depan total penerima bantuan sosial sekitar 85 ribu KPM di Kabupaten Malang," jelasnya.
Menurut Mas'ud, peningkatan kuota penerima bantuan sosial di Kabupaten Malang itu merupakan bentuk kepedulian pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Sosial (Mensos) yang bertekad untuk fokus mengentaskan kemiskinan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Malang.
Peningkatan jumlah bantuan itu, lanjut Mas'ud, menunjukkan pemerintah serius dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
"Kami mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan yang menilai bahwa bantuan PKH sangat efektif dibandingkan bantuan sosial lainnya," terangnya.
Baca Juga : Viral Video Warga Beri Semangat kepada Pasien Positif Covid-19
Menurut Mas'ud program bantuan PKH ini mendapat apresiasi dari bank dunia karena programnya cukup signifikan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.
Lebih lanjut Mas'ud mengungkapkan secara nasional bantuan PKH ini penerimannya semakin bertambah mulai tahun 2014 sebanyak 2.700 PKM. Tahun 2017 ini meningkat menjadi 6 juta PKM.
"Tahun depan kami targetkan mampu menyerap sebanyak 10 juta bantuan sosial tersalurkan kepada KPM di Indonesia dengan anggaran Rp 22 triliun," pungkasnya. Khusus wilayah Jatim tahun ini anggaran yang keluar untuk bantuan sosial sebesar Rp 6,1 triliun.
