Hingga November, Inspektorat Kabupaten Malang Terima 28 Pengaduan Dana Desa

Nov 03, 2017 18:59
Kepala Inspektorat Kabupaten Malang Tridiyah Maistuti (foto : Imam Syafii/MalangTIMES)
Kepala Inspektorat Kabupaten Malang Tridiyah Maistuti (foto : Imam Syafii/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Pengelolaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) masih menjadi masalah  di wilayah Kabupaten Malang. Buktinya, hingga November 2017 ini, Inspektorat Kabupaten Malang sudah menerima 28 pengaduan pengelolaan keuangan desa.

Baca Juga : Draft Sudah Final, Besok Pemkot Malang Ajukan PSBB

Kepala Inspektorat Kabupaten Malang Tridiyah Maistuti membeberkan pada Oktober lalu pihaknya sudah menerima laporan keuangan DD dan ADD sebanyak 26 pengaduan. Dan  November ini, Inspektorat  sudah menerima pengaduan tambahan lagi. "Jadi, total pengaduan ada 28," kata Tridiyah Maistuti kepada MalangTIMES Jumat (3/11/2017).

Dua tambahan pengaduan tersebut dari masyarakat Desa Tambakasri, Kecamatan Tajinan, dan Desa Sidodadi, Kecamatan Ngantang. "Kedua pengaduan itu masuk ke  pada Kamis dan hari ini (Jumat, Red) tentang seputar pengelolaan keuangan desa," terang perempuan berhijab tersebut.

Menurut dia, pengaduan yang dilakukan masyarakat itu beragam permasalahan. Mulai dari adanya indikasi penyelewengan dana desa yang dilakukan kepala desa, tidak adanya transparansi pengelolaan dan, baik dari sistem dan perencanaanNya, serta laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang tak sesuai peraturan.

Baca Juga : Hari ke 2 Proses Pencarian Pendaki Hilang karena Kesurupan, Puluhan Personel Dikerahkan

Untuk menanggulangi agar dana desa dan alokasi dana desa tepat sasaran, Inspektorat Kabupaten Malang bergeliat menggencarkan sosialisasi kepada kepala desa dan perangkat desa. Misinya agar mereka memahami bagaimana sistem pengelolaan keuangan desa dengan baik dan benar.

"Dari pengaduan itu, kami masih memproses dan mendalaminya. Kami berharap mudah-mudahan tidak ada kejadian yang luar biasa. Artinya proses pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan prosedur dan kebutuhannya desa tersebut," ujarnya. (*)

Topik
Inspektorat Kabupaten MalangTridiyah Maistutipengelolaan dana desaPemkab Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru