Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Kusnadi saat ditemui di gedung DPRD Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Kusnadi saat ditemui di gedung DPRD Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

MALANGTIMES - Para sopir yang menjadi mitra penyedia aplikasi transportasi berbasis online tampaknya musti segera mengurus izin.

Sebab nantinya armada yang boleh menarik penumpang di Kota Malang hanya yang mengantongi izin operasional. Apalagi, jumlahnya bakal dibatasi sekitar 150 armada saja. 

Baca Juga : Pasien Positif Covid-19 Meningkat, Polres Malang Ancam Warga yang Tolak Pemakamannya

Hal tersebut merupakan implikasi penerapan Peraturan Menteri (PM) Perhubungan nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Aturan itu adalah revisi atas Permenhub nomor 26 tahun 2017 dan diberlakukana per 1 November kemarin.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang Kusnadi mengungkapkan, saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari Dishub Provinsi Jawa Timur terkait kuota taksi online untuk kota pendidikan ini.

"Untuk kuota maksimalnya berapa masih belum ada keputusan. Yang jelas berdasarkan kajian bersama, kami mengajukan kuota taksi online sebanyak 150 unit," terang Kusnadi.

Di aturan terbaru itu, lanjut Kusnadi, ada peraturan khusus yang nantinya akan diterapkan sendiri oleh masing-masing pemerintah daerah dan pemerintah provinsi.

Salah satunya berkaitan dengan kuota taksi hingga penetapan tarif batas atas dan bawah yang berbeda di masing-masing daerah. 

Mantan kepala dinas ketenagakerjaan itu menambahkan, jumlah kuota tersebut masih dapat berubah. Sebab pihak Dishub Jatim sendiri belum memberi jawaban atas usulan yang diajukan. "Kuota dan tarifnya belum final ya. Karena di provinsi sendiri masih dibahas," tegasnya. 

Dia pun menegaskan para pemilik armada taksi online di Kota Malang diminta segera mengurus izinnya ke Dishub Provinsi melalui koperasinya masing-masing. Karena sampai saat ini, menurutnya hanya ada dua koperasi saja yang sudah pro aktif untuk memproses izinnya.

Baca Juga : Pro Kontra Mudik saat Pandemi Covid 19, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Angkat Bicara

Kedua koperasi tersebut menurutnya adalah Inkoppol (Induk Koperasi Polisi) dan Mitra Usaha Trans (MUT). Untuk Inkoppol, menurutnya koperasi tersebut telah melakukan proses uji kir bagi 40 armada taksi. Sedangkan MUT melakukan proses pengajuan untuk 10 unit mobil taksi.

"Untuk pemerintah kota dan kabupaten hanya memberi rekomendasi uji kir. Sedangkan izin sepenuhnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi," urainya.  

Meski demikian, lanjutnya, Kementerian Perhubungan masih memberi kelonggaran batas pengurusan izin. Yakni hingga awal Februari 2018 mendatang. Sepanjang ada waktu perpanjangan pengurusan izin itu.

Menurutnya Pemerintah Kota Malang belum bisa memastikan status operasi dari taksi online. Karena sejauh ini, keputusan final berada di tangan Dishub Provinsi Jatim yang dapat memberi rekomendasi ataupun surat izin.

"Saya nggak bisa mengatakan dia legal dan boleh beroperasi atau tidak. Kan kewenangannya ada di pusat," pungkasnya.